Publikpos.com – Berikut adalah informasi terbaru mengenai OJK Serahkan Tersangka Kasus Korupsi BPRS Khasanah Ummat ke Kejaksaan yang sedang hangat diperbincangkan.
Jakarta, —
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menuntaskan penyidikan dugaan tindak pidana perbankan syariah di PT BPRSÂ Khasanah Ummat, Banyumas, Jawa Tengah.
Wasit industri jasa keuangan itu menyerahkan dua tersangka beserta barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Kejaksaan Negeri Banyumas pada Kamis (12/11).
Kedua tersangka masing-masing berinisial TR yang merupakan Direktur Utama PT BPRS Khasanah Ummat dan AHK selaku pihak terafiliasi yang bertindak sebagai konsultan bisnis BPRS.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
OJK menyebut keduanya diduga terlibat dalam penyimpangan penyaluran pembiayaan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan tujuan pemberian pembiayaan.
“Keduanya diduga terlibat dalam penyimpangan penyaluran pembiayaan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan tujuan pemberian pembiayaan,” tulis OJK dalam keterangan resminya, Jumat (13/11).
Dugaan penyimpangan tersebut terjadi pada periode Mei 2018 hingga September 2021. Kasus ini melibatkan 21 fasilitas pembiayaan kepada 20 nasabah dengan potensi kerugian mencapai sekitar Rp1,72 miliar.
Penyerahan tersangka dan barang bukti atau Tahap II dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21 oleh JPU pada 11 November 2026.
Sebelumnya, penyidik OJKÂ menyerahkan berkas perkara atau Tahap I kepada jaksa penuntut umum.
Penanganan perkara tersebut merupakan tindak lanjut dari proses pengawasan yang dilakukan secara bertahap, mulai dari pengawasan rutin, pemeriksaan khusus, penyelidikan, hingga penyidikan atas dugaan tindak pidana perbankan syariah.
Atas dugaan perbuatannya, TR disangkakan melanggar Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Alternatif sangkaan lainnya adalah Pasal 63 ayat (4) huruf b dalam perubahan undang-undang tersebut.
Sementara itu, AHK disangkakan melanggar Pasal 64 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah melalui UU P2SK, atau Pasal 63 ayat (2) dalam perubahan undang-undang tersebut.
Selanjutnya, OJK menyatakan akan terus memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia, untuk memastikan penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan berjalan secara profesional dan konsisten.
Melalui penguatan pengawasan dan penegakan hukum, OJK juga berkomitmen menjaga integritas industri jasa keuangan, meningkatkan pelindungan konsumen, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan nasional.
“Melalui penguatan pengawasan dan penegakan hukum, OJK berkomitmen menjaga integritas industri jasa keuangan, meningkatkan pelindungan konsumen, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan nasional,” pungkas OJK.
(lau/sfr)
