Publikpos.com – Berikut adalah informasi terbaru mengenai MenPAN-RB Ungkap Warisan Pemikiran Mochtar Kusumaatmadja bagi Diplomasi RI yang sedang hangat diperbincangkan.
Jakarta –
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini menyampaikan keberhasilan diplomasi tidak cukup hanya bertumpu pada gagasan yang baik, tapi harus didukung oleh lembaga dan proses yang mampu menjaganya secara konsisten.
Hal tersebut disampaikannya saat menjadi pembicara pada The Mochtar Kusumaatmadja Forum 2026 di Jakarta, Kamis (22/10).
Rini mengungkapkan pemikiran Mochtar Kusumaatmadja memberikan pelajaran penting bahwa di balik gagasan yang besar, harus didukung oleh sistem yang mampu mewujudkannya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Diplomasi Indonesia secara formal dipimpin oleh Kementerian Luar Negeri. Namun, di balik diplomasi yang tampak, terdapat gagasan dan kapasitas negara di dalam negeri yang menopangnya. Di sinilah warisan pemikiran Prof. Mochtar menjadi relevan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (23/10/2026).
Rini menjelaskan ada tiga warisan pemikiran Mochtar Kusumaatmadja yang masih relevan untuk terus diimplementasikan seiring dengan upaya menuju Indonesia Emas 2045. Pertama, kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) yang membantu pemerintah mengambil keputusan secara tepat melalui data dan kemampuan analitis.
Kedua, tata kelola kolaboratif (collaborative governance) yang memperkuat koordinasi lintas instansi dan pengembangan talenta. Ketiga, manajemen pengetahuan (knowledge management) yang menjaga memori kelembagaan dan kesinambungan kebijakan meskipun terjadi pergantian kepemimpinan.
“Ketiga hal tersebut merupakan bagian dari kapasitas negara yang dibutuhkan untuk menopang diplomasi Indonesia. Karena pada akhirnya, tujuan diplomasi adalah terpenuhinya kepentingan nasional dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat,” ungkap Rini.
Rini mengungkapkan kapasitas negara yang menopang diplomasi Indonesia kini juga menjadi perhatian dunia, salah satunya melalui proses aksesi Indonesia menuju keanggotaan OECD. Ia menyampaikan aksesi OECD bukan sekadar upaya memenuhi standar internasional, tetapi juga menjadi ruang diplomasi kebijakan bagi Indonesia.
Meski demikian, Rini menyadari konstelasi global terus berubah. Tantangan seperti konfrontasi geoekonomi, disrupsi informasi, rivalitas kekuatan besar, serta meningkatnya tekanan terhadap tatanan internasional ada di depan mata.
Rini menegaskan ada tiga agenda reformasi birokrasi yang saling memperkuat dalam membangun kapasitas negara untuk menjawab tantangan tersebut. Pertama, tata kelola yang berintegritas, melalui penguatan kelembagaan, akuntabilitas, dan proses pemerintahan yang konsisten.
Kedua, pemerintah yang terhubung, melalui pemanfaatan data, teknologi, dan koordinasi kebijakan lintas instansi. Ketiga, aparatur yang adaptif, didukung sistem merit, kompetensi masa depan, termasuk kemampuan analisis, literasi data dan kecerdasan artifisial, serta mobilitas talenta, suksesi, dan kesinambungan pengetahuan kelembagaan.
Menurutnya, ketiga agenda ini sejalan dengan Desain Besar Reformasi Birokrasi Nasional menuju World Class Bureaucracy 2045, untuk membangun birokrasi yang kolaboratif, kapabel, berintegritas, dan melayani masyarakat.
Rini mengatakan warisan Mochtar Kusumaatmadja mengajarkan bahwa diplomasi yang kuat tidak hanya membutuhkan gagasan besar, tetapi juga ilmu pengetahuan, kesabaran, dan konsistensi dalam memperjuangkan kepentingan nasional.
Di balik gagasan besarnya, ada kerja bersama, dukungan institusi, dan kesinambungan perjuangan yang dijaga melintasi pergantian kepemimpinan.
“Diplomasi yang kuat bertumpu pada institusi yang kuat. Semoga semangat dan warisan Prof. Mochtar terus menginspirasi kita untuk membangun Indonesia yang semakin berdaulat, maju, dan bermartabat,” pungkasnya.
(anl/ega)
