Jakarta, —
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi)Â bekerja sama dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) menutup peluang praktik penipuan lowongan kerja daring yang selama ini banyak menargetkan calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menekankan bahwa platform digital telah menjadi jalur utama masyarakat mencari pekerjaan. Karena itu, kehadiran negara dinilai penting sejak awal agar warga tidak terjerumus ke dalam informasi palsu.
“Negara harus hadir dalam pelindungan PMI agar mereka tidak merasa berjalan sendiri, melainkan didampingi oleh sistem yang melindungi, memberdayakan, dan menyuarakan aspirasinya,” ujar Meutya saat penandatanganan nota kerja sama antara Komdigi dan KP2MI di Jakarta Selatan, Senin (15/12).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sepanjang Januari hingga pertengahan Desember 2025, pemerintah telah menindaklanjuti lebih dari 300 laporan terkait lowongan kerja fiktif dan praktik ilegal yang menyasar calon pekerja migran.
Menurut Meutya, langkah penanganan ke depan akan dilakukan lebih cepat dan masif, termasuk melalui penurunan (takedown) konten-konten digital yang bersifat menipu, mengeksploitasi, dan menyesatkan PMI.
Ia menambahkan, pencegahan sejak fase awal tidak hanya melindungi calon pekerja, tetapi juga memastikan penghasilan PMI dapat diterima utuh oleh keluarga di tanah air, yang pada akhirnya berdampak positif bagi perekonomian nasional.
Selain itu, pemerintah menyiapkan program literasi digital yang bersifat praktis bagi PMI dan keluarganya. Program ini bertujuan membantu masyarakat mengenali ciri-ciri penipuan online, melindungi data pribadi, serta mengarahkan calon PMI untuk mengakses kanal informasi resmi.
(tim/isn)
