Publikpos.com – Berikut adalah informasi terbaru mengenai Kemendagri Sebut Kolaborasi Pusat-Daerah Permudah MBR Akses Perumahan yang sedang hangat diperbincangkan.
Jakarta –
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir mengatakan Kemendagri untuk terus memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta pemerintah daerah (Pemda) dalam mendukung percepatan program perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dukungan tersebut diwujudkan melalui berbagai kebijakan yang memberikan kemudahan dan insentif bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Tomsi mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian saat menghadiri Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan di Gedung Balarea Summarecon Bandung, Jawa Barat, hari ini.
Tomsi menjelaskan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah telah melahirkan berbagai kebijakan untuk mempercepat MBR memiliki rumah. Dalam mendukung program tersebut, Pemda didorong memberikan berbagai kemudahan, diantaranya pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi MBR. Selain itu juga penyederhanaan proses perizinan agar pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Ini sebagai contoh, kepedulian dan kolaborasi dari Bapak Menteri Perumahan dan Bapak Menteri Dalam Negeri, sekaligus juga dari seluruh teman-teman pemerintah daerah,” katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (15/7/2026).
Tomsi juga mengungkapkan adanya kebijakan baru yang memperluas akses masyarakat terhadap subsidi perumahan. Sebelumnya, subsidi umumnya diberikan kepada masyarakat yang memiliki KTP di daerah tempat program perumahan berada. Kini masyarakat yang KTP-nya dari luar daerah tetap dapat memperoleh manfaat program tersebut.
“Kemarin, sudah ada Surat Edaran Bapak Menteri Dalam Negeri. Sebagai contoh, warga Jakarta kalau beli rumah di Jakarta kan luar biasa … Atas masukan dari Pak Menteri Perumahan, maka Pak Mendagri membuat Surat Edaran, bahwa bagi mereka yang tidak ber-KTP di daerah tersebut, khususnya yang di sekitar Jakarta tersebut, dapat juga menikmati subsidi perumahan ini,” imbuhnya.
Menurut Tomsi, kebijakan tersebut merupakan wujud nyata kolaborasi antara Kemendagri, Kementerian PKP, dan Pemda dalam mendukung program perumahan rakyat. Melalui kolaborasi tersebut, pemerintah berupaya memberikan kemudahan bagi MBR untuk memiliki rumah.
“Ini semua merupakan bukti nyata, dan sesuai dengan arahan Bapak Presiden Prabowo, untuk memberikan kemudahan, memberikan insentif-insentif pengurangan seluruh biaya berkaitan dengan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah ini,” tutupnya.
Sebelum menghadiri kegiatan tersebut, Tomsi bersama Menteri PKP Maruarar Sirait dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti meninjau pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kota Bandung. Ketiganya juga menyaksikan simulasi Pemilihan Terbuka Toko (PTT) dalam pelaksanaan program BSPS.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, yakni Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, Direktur Consumer BRI Haris Hartanto, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, serta pihak terkait lainnya.
(prf/ega)
