Gus Ipul Ungkap Penyebab Status Desil di DTSEN Sempat Berubah Drastis

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengungkap alasan status desil pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Volume 3 sempat berubah-ubah secara signifikan

Perubahan tersebut salah satunya dipengaruhi oleh masuknya sekitar 12 juta data baru dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

“Baru masuk 12 juta data baru dari BKKBN yang belum dilakukan verifikasi dan validasi, sehingga loncat-loncat,” ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Kamis (3/9).

Saat ini, perubahan data tersebut telah dikoreksi melalui DTSEN Volume 3.1 yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS).

Gus Ipul mengatakan pemerintah terus melakukan konsolidasi dan pemutakhiran DTSEN untuk meningkatkan akurasi data. Pemutakhiran dilakukan melalui berbagai sumber, termasuk bersama pemerintah daerah.

“Sekarang sudah distabilkan, dirapikan, diverifikasi, dan validasi. Insyaallah dalam waktu 1-2 minggu ke depan data ini akan makin akurat,” ujarnya.

Ia menegaskan perubahan desil tidak serta-merta membuat seseorang langsung dicoret dari daftar penerima bantuan sosial. Penyaluran bantuan disebut tetap menunggu penetapan penerima pada periode penyaluran.

“Misalnya sekarang ini kan ada lonjakan-lonjakan, itu tidak otomatis (bansos) hilang karena kan kita belum menyalurkan. Sementara untuk PBI itu setiap bulan sekali,” ujar Gus Ipul.

Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Strategis Andy Kurniawan turut menjelaskan kalau 12 juta data baru ini adalah sumber pemutakhiran di volume ketiga.

Sumber pemutakhiran di volume ketiga ini, kata dia, menyebabkan naik turunnya desil terasa sangat signifikan.

“Ini langsung dievaluasi oleh BPS dan memang gejala di masyarakat kasuistis langsung kita tindaklanjuti,” ujar Andy.

Andy pun menjelaskan desil DTSEN bukan ukuran langsung untuk menentukan seseorang kaya atau miskin maupun besaran penghasilan.

Desil merupakan pemeringkatan relatif tingkat kesejahteraan penduduk secara nasional. Setelah diurutkan dari tingkat kesejahteraan terendah hingga tertinggi, penduduk kemudian dibagi menjadi 10 kelompok yang disebut desil.

“Desil itu bukan sertifikat kaya dan miskin. Desil tidak bisa disamakan secara ekuivalen dengan penghasilan. Desil 1 penghasilannya sekian atau desil 10 penghasilannya sekian, itu tidak bisa,” ujar Andy.

Karena bersifat relatif, posisi desil seseorang dapat berubah meskipun kondisi ekonominya tidak mengalami perubahan. Perubahan disebut dapat terjadi karena kondisi keluarga lain dalam pemeringkatan juga berubah.

“Misalnya bencana di Sumatera banyak orang yang jatuh miskin, maka otomatis desil saya akan naik. Kalau di-ranking ulang secara nasional, ada orang yang turun, maka ada orang yang naik (desilnya),” ujar Andy.

Desil Diperbarui Tiap Tiga Bulan

Andy mengatakan DTSEN diperbarui atau dimutakhirkan setiap tiga bulan, sehingga dalam satu tahun terdapat empat versi data.

Menurut Andy, isu perubahan desil ramai diperbincangkan karena bertepatan dengan masa pendaftaran perguruan tinggi yang berkaitan dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP), sekaligus adanya pembaruan DTSEN Volume 3.

Ia juga menegaskan desil bukan syarat utama untuk menerima bantuan sosial. Desil digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan prioritas, sedangkan masing-masing program memiliki kriteria penerima tersendiri.

Andy mencontohkan di dalam satu ruangan ada 10 orang yang berhak mendapatkan bantuan, sedangkan pemerintah memiliki uang hanya untuk 5 orang.

“Maka desil berfungsi memilih 5 orang itu. Yang berada di desil 1 tentu lebih prioritas daripada mereka di desil 4. Yang di desil 4 lebih prioritas daripada mereka di desil 5. Itu cara memilih prioritas,” ujar Andy.

Selain itu, kriteria penerima bantuan sosial juga melekat pada masing-masing program. Misalnya, meski seseorang berada pada desil 1 hingga 4 yang menjadi kelompok prioritas Program Keluarga Harapan (PKH), orang tersebut tetap tidak dapat menerima bantuan apabila tidak memenuhi kriteria lain yang ditetapkan seperti berstatus PNS.

Andy menyebut kenaikan desil juga tidak otomatis berarti seseorang menjadi lebih sejahtera dan kehilangan hak atas bantuan sosial. Penentuan penerima tetap mempertimbangkan kriteria program serta ketersediaan kuota.

“Seolah-olah kalau desil naik, sama dengan tambah kaya. Kalau tambah kaya, sama dengan bantuannya hilang. Itu sama sekali tidak benar,” ujar Andy.

Ia juga membantah anggapan di masyarakat yang menyebutkan jika bantuan sosial tidak lagi diterima, berarti bantuan tersebut dicabut atau anggarannya dialihkan ke program lain.

Andy menyebut itu tidak benar karena jumlah bantuan sosial itu tetap dan bahkan bertambah.

“Ada orang yang memenuhi syarat tapi tidak mendapatkan (bansos) karena kuotanya terbatas,” ujar Andy.

Masyarakat yang merasa datanya belum sesuai dalam DTSEN dapat mengajukan pemutakhiran data.

Pemutakhiran data dapat dilakukan melalui pemerintah desa atau kelurahan dengan bantuan operator SIKS-NG, ground check oleh pendamping PKH, BPS, maupun pemerintah daerah, atau secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos.

Pemutakhiran juga dapat dilakukan melalui layanan call center 021-171, WhatsApp 08877-171-171, serta kanal daring dtsen-form.bps.go.id dan perlinsos.kemensos.go.id.

(dhz/pta)