Publikpos.com – Berikut adalah informasi terbaru mengenai China Mendadak Bangun ‘Hong Kong’ Baru di Dekat RI Bernilai Rp1.760 T yang sedang hangat diperbincangkan.
Jakarta, – Pemerintah China resmi mentransformasi Pulau Hainan menjadi kawasan pabean khusus dengan nilai mencapai US$ 113 miliar (sekitar Rp 1.760 triliun), sebagai eksperimen perdagangan bebas terbesar yang pernah dilakukan. Proyek ambisius bernama Pelabuhan Perdagangan Bebas Hainan ini diluncurkan pada 18 Desember 2024, dengan memisahkan sistem bea cukainya dari wilayah daratan utama.
Melalui pemangkasan tarif serta pelonggaran berbagai regulasi, langkah ini ditujukan untuk menarik investasi asing sekaligus memposisikan Hainan sebagai alternatif pusat bisnis baru di kawasan, menyaingi peran Hong Kong di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Kebijakan tersebut secara signifikan meningkatkan jumlah barang yang memenuhi syarat masuk tanpa tarif, dari sebelumnya sekitar 21% menjadi 74%. Tak hanya itu, kategori barang bebas juga diperluas lebih dari tiga kali lipat, kini mencakup lebih dari 6.600 jenis produk.
Di bawah kerangka kebijakan baru ini, barang-barang yang diproses di Hainan dapat masuk ke China daratan tanpa tarif jika nilai tambah lokalnya melebihi 30%. Rencana ini juga membuka akses bagi entitas asing ke layanan tertentu yang selama ini dibatasi di daratan, serta menyederhanakan prosedur investasi lintas batas.
Proyek ini diharapkan dapat mempercepat integrasi rantai pasok dan memperkuat hubungan ekonomi China dengan negara-negara di Asia Tenggara, yang berada tepat di depan arah Selatan Pulau ini.
Peluncuran Hainan FTP langsung disambut positif oleh pasar, di mana saham-saham di China dan Hong Kong tercatat menguat pada hari Senin seiring tanda-tanda masuknya modal baru. Analis menilai Hainan berfungsi sebagai “medan pengujian rendah risiko” bagi transisi China menuju keterbukaan ekonomi tingkat tinggi.
“Model Hainan pada dasarnya menawarkan liberalisasi terkelola yang akan sangat bagus untuk mengintegrasikan kembali rantai pasokan, namun model ini tidak memiliki sistem hukum dan keterbukaan finansial yang bisa dibanggakan Hong Kong,” kata Xu Tianchen, ekonom senior di Economist Intelligence Unit, kepada Reuters, akhir tahun lalu.
(fsd/fsd)
Add
as a preferred
source on Google
