Amran Soroti Masalah Rantai Pasok dalam Ketimpangan Harga Pangan

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyoroti persoalan di tengah rantai pasok pangan ketika peternak mengeluhkan harga jual terlalu rendah, sementara konsumen mengeluhkan harga terlalu tinggi.

Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan ada hal yang perlu dibenahi dalam distribusi pangan.

“Tahun 2025 kita menghadapi El Nino. Sekarang (tahun 2026) El Nino. Tahun depan juga ada La Nina. Kita sudah terlatih menghadapi kondisi ini. Kalau peternak mengeluh karena harga terlalu rendah dan konsumen mengeluh karena harga terlalu tinggi, berarti ada yang tidak beres di tengahnya. Kita harus berani membenahi ini,” kata Amran dalam keterangan resmi di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (23/10).

Pernyataan itu disampaikan di tengah tantangan menjaga stabilitas harga pangan, termasuk menghadapi perubahan cuaca dan potensi gangguan pasokan.

Meski Amran menyoroti persoalan di tengah rantai pasok, ia tidak merinci pihak yang dimaksud sebagai penyebab perbedaan harga tersebut.

Berdasarkan data, inflasi umum Indonesia secara tahunan pada September 2026 mencapai 3,28 persen. Sementara itu, inflasi komponen harga bergejolak atau volatile food mencapai 5,03 persen, lebih tinggi dibandingkan inflasi umum.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat inflasi pangan sempat mencapai 6,59 persen pada Oktober 2025. Angka tersebut kemudian turun menjadi 1,14 persen pada Januari 2026 berdasarkan data historis Badan Pusat Statistik (BPS).

[Gambas:Youtube]

Bos Bapanas itu mengatakan pemerintah perlu menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan keberlanjutan produksi pangan. Menurutnya, upaya tersebut tidak hanya menyangkut beras, tetapi juga komoditas pangan lainnya.

“Inflasi sekarang 3,28 persen, target maksimal 3,5 persen. Insya Allah, swasembada pangan beras berkelanjutan. Itu yang harus kita jaga. Bukan hanya beras, kita juga terus memperkuat komoditas pangan lainnya,” ujar Amran.

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah menetapkan lima arahan untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan.

Langkah itu mencakup optimalisasi program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), dukungan pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi petani dan nelayan, serta perluasan kerja sama antardaerah antara wilayah surplus dan defisit pangan.

Pemerintah juga akan memitigasi dampak El Nino melalui penguatan irigasi, pengaturan pola tanam, dan sistem peringatan dini. Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah bersama Bank Indonesia serta Perum Bulog turut menjadi bagian dari arahan tersebut.

Untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah juga menyiapkan Paket Stimulus Tahap II senilai Rp26,34 triliun. Anggaran itu terdiri atas bantuan pangan Rp18,04 triliun, program magang dan vokasi Rp6,26 triliun, serta insentif Rp2,04 triliun.

Selain pengendalian harga, Bapanas mengoptimalkan Gerakan Pangan Murah (GPM) untuk memperluas akses masyarakat terhadap bahan pangan dengan harga terjangkau.

Hingga 2026, kegiatan tersebut telah dilaksanakan sebanyak 11.349 kali di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Cakupan ini lebih luas dibandingkan pelaksanaan sepanjang 2025 yang menjangkau 385 kabupaten/kota.

Bapanas juga memproyeksikan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) kepada masyarakat hingga akhir 2026 mendekati 4 juta ton. Berdasarkan laporan Bapanas, realisasi penyaluran melalui Perum Bulog sejak awal Januari hingga 23 Oktober 2026 mencapai 2,86 juta ton.

Jumlah tersebut belum mencakup alokasi beras SPHP sebanyak 97,3 ribu ton dan bantuan pangan beras sebanyak 997 ribu ton yang masih tersisa hingga akhir tahun.

Jika proyeksi tersebut tercapai, penyaluran CBP pada 2026 akan melampaui rekor sebelumnya sebesar 3,37 juta ton pada 2024. Penyaluran cadangan beras menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk menjaga ketersediaan pasokan dan membantu masyarakat memperoleh beras dengan harga terjangkau.

(del/ins)