Publikpos.com – Berikut adalah informasi terbaru mengenai Amran Ancam Cabut Izin hingga Penjarakan Mafia Beras Fortifikasi yang sedang hangat diperbincangkan.
Jakarta, —
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menargetkan penanganan dugaan penyimpangan beras fortifikasi rampung dalam satu hingga dua pekan ke depan.
Ia menegaskan pemerintah akan menindak tegas produsen yang terbukti melanggar, mulai dari pencabutan izin hingga proses pidana.
“Kami sudah periksa (mafia beras fortifikasi), ini kita proses. Satu-dua minggu ke depan kita tindak tegas dan enggak ada kompromi. Itu perintah Presiden (Prabowo Subianto). Ini enggak boleh dibiarkan di Republik Indonesia mempermainkan nasib rakyat banyak,” kata Amran di kediamannya, Jakarta Selatan, Minggu (2/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Amran mengatakan upaya penindakan terhadap dugaan mafia beras menjadi salah satu agenda utama pemerintah dalam satu hingga dua pekan mendatang.
Menurut dia, langkah tersebut juga merupakan arahan langsung Presiden Prabowo dan mendapat dukungan dari berbagai organisasi kepemudaan yang hadir dalam pertemuan tersebut.
Ia kembali menyoroti temuan Kementan terkait dugaan beras fortifikasi yang dipasarkan dengan harga jauh di atas kewajaran. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, sebagian produk yang dijual sebagai beras fortifikasi diduga sebenarnya merupakan beras biasa yang tidak memenuhi standar fortifikasi.
“Harusnya setelah kita periksa bukan fortifikasi tetapi adalah beras biasa. Jadi selisih Rp30 ribu, katakanlah Rp12 ribu atau Rp13 ribu (per kilogram) harga beras biasa, itu selisihnya Rp30 ribu (per kg). Ini terlalu kejam. Ini menzalimi rakyat,” ujarnya.
Amran menjelaskan beras fortifikasi merupakan beras yang diperkaya vitamin dan mineral, seperti vitamin B, vitamin B12, serta zat gizi lain untuk membantu mencegah stunting dan ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah maupun kelompok rentan kekurangan gizi.
Karena itu, menurut dia, harga beras fortifikasi semestinya tetap terjangkau. Namun, hasil pemantauan Kementan menunjukkan rata-rata harga produk yang diperiksa mencapai sekitar Rp22 ribu per kilogram, bahkan ditemukan produk yang dijual hingga Rp42 ribu per kilogram.
Amran mengatakan hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan sekitar 80 persen beras fortifikasi yang telah diperiksa diduga tidak memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah.
Temuan itu, kata dia, kini disosialisasikan kepada publik agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai substansi kasus yang sedang ditangani.
“(Beras) fortifikasi itu ada 80 persen melanggar dari semua yang diperiksa di lab. Ini kami sosialisasikan karena pasti nanti ada yang pelintir lagi menyerang pemerintah. Sekarang kami tidak akan mundur setapak pun menyelesaikan persoalan bangsa dan itu perintah Presiden,” ujarnya.
Sebelumnya, terungkap sekitar 80 persen beras fortifikasi yang telah terdaftar diduga tidak memenuhi standar berdasarkan hasil pengujian awal. Temuan itu diperkirakan berpotensi menimbulkan kerugian masyarakat hingga sekitar Rp71 triliun.
Beras fortifikasi sendiri merupakan beras yang dicampur kernel khusus mengandung vitamin dan mineral, seperti zat besi, asam folat, vitamin B1, vitamin B12, dan seng untuk meningkatkan kandungan gizi. Produk tersebut harus memenuhi ketentuan SNI 9314:2024 dan SNI 9372:2025 sebelum dipasarkan.
Amran memastikan pemerintah telah berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Kementan juga mengaku telah mengambil sampel produk dari berbagai daerah sebagai dasar proses penegakan hukum.
“Kami sudah koordinasi. Kita akan tindak. Kalaupun dia tarik sampelnya, saya sudah ambil seluruh Indonesia. Seperti yang dulu,” ujarnya.
Ia mengakui produk yang diduga bermasalah kemungkinan masih beredar di pasar karena proses pengambilan sampel baru dilakukan dalam beberapa hari terakhir. Meski demikian, ia memastikan tindakan tegas akan dilakukan terhadap produsen yang terbukti melanggar.
“Yang pasti kami tindak, izinnya kita cabut. Kalau dia pidana kita penjarakan,” tegas Amran.
Mengenai kemungkinan penarikan produk dari pasar maupun tanggung jawab ritel yang menjual produk tersebut, Amran mengatakan hal itu akan ditentukan sesuai hasil proses hukum.
“Nanti penegak hukum yang tentukan. Yang jelas (hal itu) salah,” katanya.
Sebelumnya, Amran juga menyebut terdapat 15 merek beras fortifikasi yang tengah diperiksa Kementerian Pertanian. Menurut dia, seluruh temuan akan diserahkan kepada aparat penegak hukum setelah proses pengumpulan dan verifikasi data selesai dilakukan.
(del/mik)
