Jakarta, —
Indonesia terus melanjutkan aksesi keanggotaan Organisation For Economic Co-Operation and Development (OECD), meski ada Israel.
Israel memang salah satu anggota geng negara maju itu, bahkan turut menentukan diterima atau tidaknya Indonesia dalam kelompok tersebut. Di lain sisi, Israel dikenal sebagai negara yang terus menginvasi Palestina.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan sikap Indonesia tetap tegak lurus dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Keanggotaannya tentu membutuhkan unanimous, keputusan dari anggota yang lain,” ujar Airlangga dalam Konferensi Pers Perkembangan Proses Aksesi OECD di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (11/12).
Unanimous vote artinya keputusan bulat dari seluruh anggota OECD. Dengan kata lain, Indonesia harus mendapatkan restu atau persetujuan dari Israel untuk bergabung dengan OECD.
Sementara, total keanggotaan OECD saat ini ada 38 negara. Komposisinya adalah 33 negara (87 persen) berstatus sebagai negara maju dan 5 negara lainnya (13 persen) mewakili kelompok negara berkembang.
Akan tetapi, Airlangga membantah bahwa Pemerintah Indonesia menormalisasi hubungan dengan Israel hanya demi bergabung dengan OECD. Indonesia tegas meminta Israel segera menyudahi konflik dengan Palestina.
“Bapak Presiden (Prabowo) sudah jelas dalam pidato di PBB dan saya pikir itu sudah menjadi jelas bahwa apabila Israel menyelesaikan issue secara politik dengan Palestina, maka di situlah proses mengenai Indonesia. Jadi, tidak ada statement lain, kecuali statement Pak Presiden di dalam pidato PBB,” tuturnya.
Di lain sisi, Airlangga menjelaskan bahwa Sekretariat OECD tengah berkunjung ke Indonesia untuk menyampaikan dukungan langsung dalam percepatan aksesi Indonesia. Ia merinci 3 bidang yang memulai tahap peninjauan teknis, yaitu lingkungan, perdagangan, dan ekonomi digital.
Sang menko mengatakan bidang-bidang itu didahulukan peninjauannya karena kompleks. Selain itu, Airlangga menegaskan pentingnya ketiga bidang tersebut dalam membentuk ketahanan nasional.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyatakan Indonesia akan mengakui Israel dan mendukung jaminan keamanan terhadap negara tersebut, jika Palestina merdeka. Pernyataan itu disampaikan dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat, Selasa (23/9).
“Kita harus menjamin kenegaraan Palestina, tetapi Indonesia juga menyatakan bahwa begitu Israel mengakui kemerdekaan negara Palestina, Indonesia akan segera mengakui negara Israel dan kami akan mendukung semua jaminan keamanan Israel,” kata Prabowo saat itu.
(sfr/sfr)
