Publikpos.com – Berikut adalah informasi terbaru mengenai Menhub Sebut 900 Lebih Perlintasan Sebidang Tak Berizin yang sedang hangat diperbincangkan.
Jakarta, —
Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyebutkan ada 903 lokasi perlintasan sebidang yang tidak terdaftar di seluruh Indonesia. Oleh sebab itu ini menjadi perhatian khusus pemerintah untuk membenahi.
Menurut Dudy, saat ini ada 3.674 perlintasan sebidang di seluruh Indonesia, terdiri dari 2.771 perlintasan terdaftar dan sisanya tidak terdaftar. Dari yang terdaftar tersebut, bahkan ada 1.810 perlintasan sebidang yang tak dijaga.
“Ada 903 lokasi perlintasan yang tidak terdaftar dan terdapat 1.810 perlintasan sebidang yang tidak dijaga,” ujar Menhub dalam Rapat Komisi V DPR RI, Kamis (21/5).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pembenahan ini makin ditingkatkan imbas kecelakaan maut yang terjadi di Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4), yang melibatkan KRL dan KA Argo Bromo Anggrek bermula karena kurangnya pengawasan di perlintasan sebidang. Padahal, lokasi tersebut sangat rawan kecelakaan.
“Kondisi ini menjadi tantangan serius karena perlintasan yang tidak dijaga memiliki tingkat resiko kecelakaan yang jauh lebih tinggi,” imbuhnya.
Dudy menyebutkan dari hasil evaluasi yang dilakukan, terdapat 172 lokasi perlintasan yang direkomendasikan untuk ditutup. Penyebabnya, karena lebar jalan kurang dari 2 meter.
[Gambas:Youtube]
Kemudian, 1.638 lokasi perlintasan sebidang yang direkomendasikan tetap dibuka, namun perlu dilakukan peningkatan keselamatan.
“Peningkatan tersebut meliputi penyediaan petugas penjaga, bangunan pos jaga, fasilitas pendukung dan alat komunikasi, serta perlengkapan keselamatan lainnya,” jelasnya.
Kementerian Perhubungan pun sudah melakukan perhitungan untuk meningkatkan keselamatan di perlintasan sebidang, hasilnya membutuhkan anggaran sebesar Rp842,48 miliar.
Secara rinci, kebutuhan anggaran tersebut diperlukan untuk menyediakan petugas penjaga lintasan dengan perkiraan biaya Rp603,9 miliar, pembangunan pos jaga lintasan sebesar Rp158,1 miliar serta fasilitas pendukung mekanikal dan elektrikal sebesar Rp60,9 miliar.
Untuk memenuhi pembiayaan ini, Dudy memastikan tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang ada di pagu Kemnhub, tapi juga memanfaatkan kerja sama dengan pihak swasta. Misalnya, dukungan iklan di berbagai lokasi strategis.
“Adapun untuk skema pembelian selain APBN, kami juga menyiapkan alternatif skema pembelian melalui kerjasama pemanfaatan CSR serta dukungan iklan pada lokasi strategis,” pungkasnya.
(ldy/ins)
Add
as a preferred
source on Google
