Saturday, November 21, 2026
22 C
Indonesia

KPK Siap Patuhi Undang-Undang Perampasan Aset yang Disahkan DPR

Publikpos.com – Berikut adalah informasi terbaru mengenai KPK Siap Patuhi Undang-Undang Perampasan Aset yang Disahkan DPR yang sedang hangat diperbincangkan.

Jakarta –

Undang-Undang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana lainnya resmi disahkan oleh DPR RI. KPK menyampaikan siap untuk mematuhi mekanisme hukum yang berlaku dalam UU Perampasan Aset tersebut.

“KPK sebagai lembaga penegak hukum tentunya juga patuh dan taat terhadap ketentuan perundangan yang berlaku. Artinya KPK sebagai pelaksana undang-undang,” ungkap Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (19/11/2026).


SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT



Budi mengatakan, disahkannya RUU Perampasan Aset ini selaras dengan semangat pemberantasan korupsi oleh KPK. Budi menjelaskan, KPK memandang pemberantasan korupsi tidak hanya soal proses penegakan hukum tapi juga secara optimal bisa memulihkan kembali keuangan negara.

Di sisi lain, Budi menyampaikan bahwa KPK akan mempelajari dan menganalisis setiap pasal. Sehingga KPK bisa memahami mana saja pasal yang punya irisan langsung dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pemberantasan korupsi yang KPK lakukan.

“Karena memang pada prinsipnya dalam penanganan tindak pidana korupsi, KPK juga concern soal itu, concern soal optimalisasi asset recovery,” tuturnya.

Dia lantas mencontohkan bahwa setiap penindakan KPK berujung pada pemulihan aset melalui hukuman pidana uang penggangti. Malahan, kata Budi, soal perampasan aset KPK kerap juga menjerat para tersangka korupsi dengan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) sehingga upaya memulihkan kerugian keuangan negara lebih maksimal dilakukan.

“Bahkan KPK sering kali tidak berhenti dengan pengenaan tindak pidana korupsi saja, tapi kemudian jika memang ada unsur-unsur penyembunyian, pengalihbentukan hasil dari tindak pidana korupsi, KPK juga tidak segan untuk masuk menggunakan pasal TPPU,” imbuhnya.

Diketahui, DPR RI telah mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. UU ini disahkan setelah 18 tahun berproses.

Pengesahan UU tersebut dilakukan dalam rapat paripurna DPR di Gedung Nusantara I, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani, serta dihadiri Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati.

“Apakah naskah Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang. Setuju ya?” tanya Puan.

“Setuju,” jawab forum paripurna.

Puan mengatakan UU tersebut disahkan tanpa paksaan. Dia bersyukur UU Perampasan Aset akhirnya bisa disahkan.

“Seperti sudah disampaikan oleh Ketua Komisi III DPR bahwa RUU ini sudah 18 tahun ada di DPR dan sekarang, alhamdulillah, insyaallah pada hari ini kita akan putuskan dan sahkan jadi undang-undang,” kata Puan.

Saksikan Live DetikPagi:

Halaman 2 dari 2

(kuf/maa)





Sumber

Sedang Hangat

UMP Lampung 2027 Naik 7,79 Persen ke Rp3,28 Juta

Publikpos.com - Berikut adalah informasi terbaru mengenai UMP Lampung...

Sahroni Sebut Tuduhan Dasco Terlibat Intimidasi Sarat Muatan Politik

Publikpos.com - Berikut adalah informasi terbaru mengenai Sahroni Sebut...

Waka MPR Tekankan Mitigasi Bencana Harus Lindungi Kelompok Rentan

Publikpos.com - Berikut adalah informasi terbaru mengenai Waka MPR...

Biaya Bengkak, Operator Puluhan Gerai KFC di AS Terancam Bangkrut

Publikpos.com - Berikut adalah informasi terbaru mengenai Biaya Bengkak,...

Zulhas Raih detikcom Awards 2026 Berkat Reformasi Tata Kelola Sampah

Publikpos.com - Berikut adalah informasi terbaru mengenai Zulhas Raih...

Topik Terbaru

UMP Lampung 2027 Naik 7,79 Persen ke Rp3,28 Juta

Publikpos.com - Berikut adalah informasi terbaru mengenai UMP Lampung...

Sahroni Sebut Tuduhan Dasco Terlibat Intimidasi Sarat Muatan Politik

Publikpos.com - Berikut adalah informasi terbaru mengenai Sahroni Sebut...

Waka MPR Tekankan Mitigasi Bencana Harus Lindungi Kelompok Rentan

Publikpos.com - Berikut adalah informasi terbaru mengenai Waka MPR...

Biaya Bengkak, Operator Puluhan Gerai KFC di AS Terancam Bangkrut

Publikpos.com - Berikut adalah informasi terbaru mengenai Biaya Bengkak,...

Zulhas Raih detikcom Awards 2026 Berkat Reformasi Tata Kelola Sampah

Publikpos.com - Berikut adalah informasi terbaru mengenai Zulhas Raih...

Cak Imin Semprot Kader PKB di Komisi XI DPR: Tak Kreatif Susun APBN

Publikpos.com - Berikut adalah informasi terbaru mengenai Cak Imin...

Daftar 11 Tol Dibuka Fungsional saat Musim Libur Nataru

Publikpos.com - Berikut adalah informasi terbaru mengenai Daftar 11...

Akhirnya New Toyota Rush-New Land Cruiser FJ Resmi Rilis, Ini Harganya

Publikpos.com - Berikut adalah informasi terbaru mengenai Akhirnya New...
spot_img

Baca Juga

Popular Categories