Publikpos.com – Berikut adalah informasi terbaru mengenai KPK Siap Patuhi Undang-Undang Perampasan Aset yang Disahkan DPR yang sedang hangat diperbincangkan.
Undang-Undang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana lainnya resmi disahkan oleh DPR RI. KPK menyampaikan siap untuk mematuhi mekanisme hukum yang berlaku dalam UU Perampasan Aset tersebut.
“KPK sebagai lembaga penegak hukum tentunya juga patuh dan taat terhadap ketentuan perundangan yang berlaku. Artinya KPK sebagai pelaksana undang-undang,” ungkap Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (19/11/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Budi mengatakan, disahkannya RUU Perampasan Aset ini selaras dengan semangat pemberantasan korupsi oleh KPK. Budi menjelaskan, KPK memandang pemberantasan korupsi tidak hanya soal proses penegakan hukum tapi juga secara optimal bisa memulihkan kembali keuangan negara.
Di sisi lain, Budi menyampaikan bahwa KPK akan mempelajari dan menganalisis setiap pasal. Sehingga KPK bisa memahami mana saja pasal yang punya irisan langsung dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pemberantasan korupsi yang KPK lakukan.
“Karena memang pada prinsipnya dalam penanganan tindak pidana korupsi, KPK juga concern soal itu, concern soal optimalisasi asset recovery,” tuturnya.
Dia lantas mencontohkan bahwa setiap penindakan KPK berujung pada pemulihan aset melalui hukuman pidana uang penggangti. Malahan, kata Budi, soal perampasan aset KPK kerap juga menjerat para tersangka korupsi dengan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) sehingga upaya memulihkan kerugian keuangan negara lebih maksimal dilakukan.
“Bahkan KPK sering kali tidak berhenti dengan pengenaan tindak pidana korupsi saja, tapi kemudian jika memang ada unsur-unsur penyembunyian, pengalihbentukan hasil dari tindak pidana korupsi, KPK juga tidak segan untuk masuk menggunakan pasal TPPU,” imbuhnya.
Diketahui, DPR RI telah mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. UU ini disahkan setelah 18 tahun berproses.
Pengesahan UU tersebut dilakukan dalam rapat paripurna DPR di Gedung Nusantara I, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani, serta dihadiri Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati.
“Apakah naskah Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang. Setuju ya?” tanya Puan.
“Setuju,” jawab forum paripurna.
Puan mengatakan UU tersebut disahkan tanpa paksaan. Dia bersyukur UU Perampasan Aset akhirnya bisa disahkan.
“Seperti sudah disampaikan oleh Ketua Komisi III DPR bahwa RUU ini sudah 18 tahun ada di DPR dan sekarang, alhamdulillah, insyaallah pada hari ini kita akan putuskan dan sahkan jadi undang-undang,” kata Puan.
Saksikan Live DetikPagi:
Halaman 2 dari 2
(kuf/maa)




