Kemenkum Integrasikan Data Korporasi, Bidik Transparansi Dunia Usaha

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum memperkuat integrasi data korporasi nasional dengan menggandeng 50 kementerian dan lembaga.

Hal itu dilakukan Kememkum melalui Forum Nasional Sinergi dan Penguatan Data Korporasi Terintegrasi untuk Mendukung Pelayanan Publik dan Ekosistem Investasi Tahun 2026, pada Selasa (10/11) hari ini.

Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa pengelolaan data yang andal merupakan fondasi penting bagi kepastian hukum, tata kelola pemerintahan, dan peningkatan daya saing nasional.

“Kita tidak mungkin membangun iklim investasi yang sehat dan berdaya saing apabila informasi mengenai subjek hukumnya tidak dikelola secara handal,” ujarnya dalam konferensi pers.

Ia mengatakan integrasi data nasional perlu dibangun melalui interoperabilitas antarsistem, bukan dengan memusatkan seluruh data secara fisik pada satu institusi.

Yusril menekankan kewenangan dan penguasaan data tetap berada pada masing-masing instansi produsen. Sementara pertukaran informasi dilakukan melalui kesamaan standar, metadata, kode referensi, dan sistem yang saling terhubung.

Lewat pendekatan itu, kata dia, diharapkan memperkuat kepastian hukum, mempercepat pelayanan publik, serta mendukung pembangunan ekonomi yang lebih berdaya saing.

Sementara itu, Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas menyebut integrasi data korporasi tersebut membutuhkan komitmen dan dukungan dari kementerian, lembaga, serta pemangku kepentingan.

Ia menyebut data administrasi hukum yang dikelola Ditjen AHU menjadi salah satu rujukan penting dalam mendukung pengambilan keputusan, pelayanan publik, perizinan, perpajakan dan pengawasan.

Dengan adanya integrasi data, masyarakat dan pelaku usaha tidak perlu berulang kali menyampaikan data yang sama. Sementara pemerintah dapat menyelenggarakan pelayanan berdasarkan informasi yang konsisten dan memiliki kepastian hukum.

“Saya berharap komitmen ini tidak berhenti sebagai dokumen kesepakatan, tetapi ditindaklanjuti melalui implementasi nyata di masing-masing instansi,” ujarnya.

Ia menyebut hal ini juga sejalan dengan kebijakan Satu Data Indonesia yang menekankan pentingnya kesamaan standar, kualitas, keamanan, dan interoperabilitas data dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Widodo, menyebut sejak 2023 hingga 2026 tercatat ada 51.120.480 transaksi pemanggilan data.

Rinciannya 7.806.839 transaksi pada 2023, sebanyak 5.323.945 transaksi pada 2024, sebanyak 17.216.166 transaksi pada 2025, dan 20.773.530 transaksi hingga Oktober 2026.

“Data itu dimanfaatkan dalam berbagai layanan strategis, termasuk administrasi perpajakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, perizinan berusaha melalui OSS, pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengawasan transaksi keuangan oleh PPATK, serta pencegahan korupsi oleh KPK,” pungkasnya.

(tfq/fra)