Publikpos.com – Berikut adalah informasi terbaru mengenai DPR Bisa Pakai Hak Menyatakan Pendapat soal Gibran yang sedang hangat diperbincangkan.
Jakarta –
Sekjen Partai Golkar Sarmuji menilai DPR bisa memakai hak menyatakan pendapat terkait pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Dia menilai hak itu bisa dipakai setelah adanya putusan Mahkamah Agung (MA).
“Ya kalau posisi sekarang itu, pascaputusan MA, putusan MA itu kan menugaskan, bisa dianggap meminta DPR, untuk melakukan hak menyatakan pendapat,” ujar Sarmuji kepada wartawan, Senin (9/11/2026).
Sebab, dia mengatakan surat keterangan pendidikan penyetaraan ijazah SMA yang dipakai Gibran mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden saat itu dianggap tidak sah. Menurutnya, dari situ DPR sudah bisa memakai hak menyatakan pendapat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Karena dianggap surat keterangan yang dipakai untuk mencalonkan diri sebagai wakil presiden dianggap tidak sah, sebagai pengganti ijazah SMA,” katanya.
Menurutnya, bola panas polemik ini sekarang ada di DPR. Dia mengatakan DPR bisa saja menyatakan pencalonan Gibran sebagai cawapres itu tidak sah atas dasar putusan Mahkamah Agung (MA).
“Dari situ saja sebenarnya kita bisa melihat bahwa arahnya itu bolanya itu sekarang ada di DPR dan DPR bisa memakai hak menyatakan pendapat untuk menyatakan pencalonan Mas Gibran itu bisa saja dianggap tidak sah berdasarkan putusan Mahkamah Agung,” jelasnya.
“Sebenarnya kalau berdasarkan putusan MA itu amar putusannya jelas,” sambungnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan DPR akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung yang menyatakan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak sah setelah masa reses DPR. Dia menyebutkan sampai saat ini prosesnya masih sebatas pembahasan informal antarfraksi di DPR.
“Ya, itu secara informal masih pembahasan lintas fraksi, karena memang masih belum masuk masa sidang dan mereka minta dalam forum yang diatur secara mekanisme, mereka akan minta pembahasan secara resmi,” kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.
Dasco mengatakan sudah banyak masukan dari beberapa pihak terkait polemik Gibran ini. Masa reses DPR sendiri akan berakhir besok.
“Untuk mengenai dinamika yang ada, memang dari banyak organisasi masyarakat maupun anggota-anggota DPR lintas fraksi ingin menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang ada di DPR mengenai masalah wapres,” sebutnya.
Dasco menyebutkan, setelah pembukaan masa sidang besok, proses-proses yang ada bisa berjalan. DPR sendiri masih menunggu salinan resmi dari putusan MA terkait suket ijazah Gibran.
(zap/aik)
