Pemerintah Bidik 9,7 Juta Hektare Lahan Rusak untuk Tanam Tebu

Pemerintah membidik pemanfaatan lahan terdegradasi atau rusak seluas 9,7 hektare untuk pengembangan perkebunan tebu.

Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan produksi tebu nasional sekaligus mendukung program swasembada energi.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq mengatakan pemerintah tengah mengevaluasi lahan terdegradasi tersebut untuk menentukan lokasi yang memungkinkan digunakan untuk pengembangan tebu.

“Di Tanah Air kita ada lahan degradasi yang kemarin sore kami rapatkan dengan WRI (World Research Institute) dan luasannya sekitar 9,7 hektare,” ujar Hanif di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Jumat (6/11).

Ia mengatakan pemerintah sedang mengkaji lahan tersebut dengan mengeluarkan area yang luasnya kurang dari 100 hektare karena dinilai tidak mudah dikelola.

Selain itu, pemerintah juga harus melakukan analisis dan pemetaan secara terperinci sebelum menentukan lokasinya.

Hanif menegaskan pengembangan lahan untuk mendukung program pemerintah tidak boleh dilakukan dengan mengkonversi hutan alam.

“Bapak Presiden (Prabowo) arahnya tegas, kemarin di sidang kabinet paripurna meminta kita semua untuk tidak menyentuh-nyentuh hutan alam. Jadi perintah beliau tegas tidak ada hutan alam lagi yang dikonversi,” jelasnya.

Hanif mengatakan pengembangan tebu membutuhkan perencanaan khusus karena karakteristik tanaman tersebut berbeda dengan kelapa sawit.

Saat ini, pemerintah telah memiliki sekitar 560 ribu hektare tanaman tebu dengan produksi rata-rata hampir 3 juta ton per tahun.

Produksi tersebut dinilai dapat memenuhi kebutuhan konsumsi gula dalam negeri, tapi belum mencukupi kebutuhan industri yang masih di penuhi impor.

Selain perluasan lahan, pemerintah juga menyiapkan peningkatan produktivitas dan rendemen tebu.

Produktivitas tebu saat ini berada di kisaran 65 hingga 70 ton per hektare dan ditargetkan meningkat 10 hingga 20 ton per hektare.

(lil/pta)