Publikpos.com – Berikut adalah informasi terbaru mengenai Maruli Resmi Pimpin BNPPDT, Kesejahteraan Warga Perbatasan Prioritas yang sedang hangat diperbincangkan.
Jakarta, – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT) kepada Jenderal TNI Maruli Simanjuntak di kantor Sekretariat Tetap BNPPDT, Jakarta, Senin (19/10/2026).
Penyerahan tersebut menyusul pelantikan Maruli oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai wakil panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) sekaligus kepala BNPPDT berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 105/TNI Tahun 2026 di Istana Negara pada Kamis (15/10/2026).
Sebelumnya, Tito menjalankan tugas kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) secara ex officio dalam kapasitasnya sebagai mendagri. Dalam penyerahan tersebut, Tito menyampaikan sejumlah tugas strategis yang perlu dilanjutkan, mulai dari pembangunan kawasan perbatasan hingga pengembangan wilayah terpencil.
Tito menjelaskan, BNPP dibentuk sebagai lembaga tersendiri pada tahun 2010 untuk mengoordinasikan kementerian dan lembaga dalam pengelolaan serta pembangunan kawasan perbatasan. Langkah tersebut diperlukan agar pembangunan di wilayah perbatasan dilaksanakan secara terpadu dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“Dari perjalanannya, tugas utamanya adalah mengembangkan daerah perbatasan. Harapan kita kalau daerah perbatasan ini dibangun, satu untuk masalah kesejahteraan dan keadilan. Yang kedua menjadi sentra ekonomi baru,” ujar Tito seperti dilansir situs resmi BNPPDT.
Selain pembangunan kawasan, BNPP memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) serta penanganan persoalan batas negara. Menurut Tito, pengelolaan PLBN menjadi bagian dari upaya memperkuat pelayanan lintas batas, sedangkan untuk pembangunan perbatasan diarahkan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat.
Tito juga menyoroti persoalan pada sejumlah segmen perbatasan Indonesia-Malaysia dan Indonesia-Timor-Leste yang masih memerlukan penanganan. Penyelesaian persoalan tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga kepastian batas wilayah negara dan mendukung pengelolaan perbatasan.
Di luar kawasan perbatasan, pengembangan daerah terpencil juga menjadi perhatian BNPPDT. Tito menyebut Pulau Enggano, Pulau Nias, dan Pulau Rondo sebagai wilayah yang memerlukan perhatian dalam pemerataan pembangunan, terutama untuk menjangkau masyarakat yang menghadapi keterbatasan akses dan pelayanan.
Ia menegaskan, pembangunan kawasan perbatasan perlu melibatkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan pemerataan pembangunan, tetapi juga berperan dalam memperkuat nasionalisme serta ketahanan wilayah dari potensi infiltrasi pihak luar.
Tito berharap pengalaman Jenderal TNI Maruli selama bertugas di lingkungan TNI dapat menjadi modal dalam menjalankan tanggung jawab baru tersebut. Ia juga menekankan pentingnya keberlanjutan program dan koordinasi antarlembaga agar pembangunan kawasan perbatasan dan daerah terpencil berjalan sesuai kebutuhan.
“Jadi, ada banyak kegiatan yang perlu dilanjutkan. Kami serahkan sepenuhnya seluruh tugas dan tanggung jawab BNPP kepada Bapak Jenderal Maruli. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bertugas,” kata Tito.
Sementara itu, Maruli menyatakan kesiapannya melanjutkan program yang telah berjalan sekaligus mengembangkan pelaksanaan tugas BNPPDT sesuai dengan mandat baru yang diberikan Presiden. Ia menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu perhatian dalam pelaksanaan tugas lembaga tersebut.
“Mudah-mudahan dengan arahan Pak Mendagri, kami bisa berbuat sesuatu, khususnya dalam menjalankan tugas BNPP yang dikembangkan menjadi BNPPDT, termasuk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Maruli.
Maruli mengatakan, program yang sedang berjalan akan dilanjutkan, sementara rencana yang telah disusun untuk tahun ini dan pelaksanaan pada tahun berikutnya akan menjadi bagian dari agenda peningkatan kinerja lembaga.
“Banyak hal yang sudah direncanakan tahun ini yang akan diimplementasikan tahun depan untuk peningkatan BNPP. Ditambah lagi nanti dengan BNPPDT, mudah-mudahan kita akan lebih expand lagi nanti ke depannya,” tegasnya.
Peralihan kepemimpinan ini menjadi momentum untuk melanjutkan pembangunan kawasan perbatasan dan daerah terpencil secara lebih terarah. Melalui kesinambungan program dan koordinasi lintas sektor, BNPPDT diharapkan mampu memperluas jangkauan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah terdepan Indonesia.
(miq/miq)
