Publikpos.com – Berikut adalah informasi terbaru mengenai Kapolri Dalami Keterlibatan Asing Kasus Karhutla: Ada Negara Tetangga yang sedang hangat diperbincangkan.
Jakarta, —
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mendalami dugaan keterlibatan pihak asing dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terjadi di wilayah Sumatera dan Kalimantan.
Suyudi menyebut keterlibatan asing itu didapati pihaknya usai mengusut 98 korporasi yang diduga terlibat dan bertanggungjawab terhadap kebakaran.
“Jadi dari 98 kasus korporasi yang sedang kita dalami ini ada keterlibatan pihak asing,” ujarnya dalam konferensi pers di Istana Negara, Senin (19/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kendati demikian, ia tidak mengungkap lebih jauh ihwal sosok asing yang dimaksud. Termasuk peranannya dalam kasus karhutla yang terjadi.
Suyudi hanya mengatakan pihak asing yang dimaksud juga berasal dari negara tetangga.
“Karena ini dalam proses penyidikan, jadi ini sedang kita pilah-pilah mana yang terlibat PMAÂ [red: Penanaman Modal Asing] atau pihak asing mana yang bukan pihak asing,” tuturnya.
“Tapi yang jelas, saya sampaikan dalam kesempatan ini bahwa ada keterlibatan pihak asing. Iya, ada negara tetangga,” imbuhnya.
Sebelumnya Bareskrim Polri mencatat 98 laporan polisi terkait dugaan tindak pidana karhutla oleh korporasi. Dari jumlah tersebut, sembilan perusahaan perkebunan sawit telah ditetapkan sebagai tersangka, dengan total luas lahan terbakar mencapai 25.600,26 hektare.
Data per 13 Oktober 2026 juga mencatat Polri menerima 273 laporan polisi terkait karhutla yang dilakukan perorangan. Dari penanganan perkara tersebut, sebanyak 223 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, dengan luas lahan terbakar mencapai 5.157,89 hektare.
Di sisi lain, Badan Lingkungan Hidup Nasional Singapura atau National Environment Agency (NEA) pada Senin (19/10) menyebut tiga perusahaan asal Indonesia berinisial PT BMJ, PT MH, dan PT BPP diduga terlibat dalam karhutla.
NEA juga mengumumkan tujuh perusahaan Indonesia lain yang diduga terkait kebakaran lahan. Dengan demikian, terdapat 10 perusahaan yang masuk dalam pengumuman dugaan keterlibatan dari pihak Singapura.
Dugaan tersebut masih perlu dibedakan dari hasil penyidikan dan pembuktian oleh aparat penegak hukum Indonesia.
(tfq/gil)
