Sokoguru Policy Series Jadi Wadah Kolaborasi Ketahanan Energi Nasional

Penguatan eksplorasi minyak dan gas bumi (migas) menjadi salah satu upaya untuk menjaga ketahanan energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan energi. Upaya tersebut membutuhkan dukungan investasi, kepastian regulasi, teknologi, serta kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya.

Hal tersebut menjadi pembahasan dalam Sokoguru Policy Forum bertema ‘Darurat Eksplorasi, Mutlaknya Kolaborasi Mendukung Ketahanan Energi Nasional’ di Jakarta, Rabu (14/10).

Berangkat dari penyelenggaraan forum tersebut, Sokoguru mengembangkan diskusi kebijakan publik melalui Sokoguru Policy Series. Kegiatan ini menjadi wadah kolaborasi bagi regulator, praktisi, akademisi, dan pengamat untuk membahas tantangan serta upaya penguatan sektor energi nasional.

Melalui pembahasan mengenai eksplorasi migas, Sokoguru Policy Series diharapkan dapat mendorong lahirnya gagasan dan kebijakan yang mendukung kesinambungan cadangan dan produksi migas, mengurangi kerentanan pasokan energi, serta menekan defisit perdagangan migas dan beban fiskal pemerintah.

Komisaris Independen PT Pertamina (Persero), Raden Adjeng Sondaryani, mengatakan peningkatan cadangan migas membutuhkan langkah strategis, termasuk eksplorasi di wilayah perbatasan (frontier), laut dalam (deep water), serta penemuan cadangan migas berukuran besar atau giant fields.

“Diharapkan dengan temuan ini dapat mendukung swasembada energi dan meningkatkan nilai tambah melalui hilirisasi di dalam negeri yang sejalan dengan program Asta Cita Bapak Presiden RI,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (15/10).

Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis PT Pertamina (Persero), Agung Wicaksono, menyoroti pentingnya penguatan tata kelola dan investasi untuk menjawab tantangan sektor hulu migas. Tantangan tersebut mencakup penurunan produksi sumur, sementara realisasi pengeboran sumur eksplorasi masih di bawah target.

“Perlu kolaborasi untuk akselerasi kegiatan eksplorasi antara regulator, auditor negara, praktisi hukum, pelaku usaha, dan akademisi,” tegas dia.

Forum tersebut juga menghadirkan diskusi panel yang melibatkan sejumlah pemangku kepentingan sektor energi. Mereka antara lain Koordinator Anggota Pemangku Kepentingan Dewan Energi Nasional Satya Widya Yudha, Deputi Eksplorasi Pengembangan dan Manajemen Wilayah Kerja SKK Migas Rikki Rahmat Firdaus, serta VP Supply Chain Management and Procurement Searah Muara Bakau Teddy Wahyu Rahmanto.

Diskusi turut menghadirkan Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro dan Kepala SKK Migas periode 2014-2018 Amien Sunaryadi. Para panelis membahas kondisi migas nasional, tantangan eksplorasi, serta langkah untuk mempercepat kegiatan pencarian cadangan baru.

Satya Widya Yudha mengatakan posisi ASEAN sebagai pengekspor bahan bakar fosil semakin melemah, sedangkan kebutuhan impor minyak terus meningkat. Menurut dia, kondisi tersebut memperkuat kebutuhan akan kebijakan yang mendukung kemandirian energi dan keberlanjutan pasokan.

“KEN (Kebijakan Energi Nasional) memberikan arah kebijakan guna terciptanya kemandirian dan ketahanan energi nasional, serta pemenuhan komitmen dekarbonisasi,” ucapnya.

Ia menambahkan, peningkatan eksplorasi, penemuan cadangan baru, dan optimalisasi produksi minyak diperlukan untuk menjawab tantangan pasokan energi. Pengembangan lapangan gas baru dan penguatan infrastruktur juga dinilai penting untuk menjaga ketahanan pasokan gas nasional.

Sementara itu, Rikki Rahmat Firdaus menyoroti potensi cekungan migas di Indonesia yang belum dieksplorasi. Dari total 128 cekungan migas, sebanyak 65 cekungan belum menjalani kegiatan eksplorasi.

“Dengan itu, SKK Migas meluncurkan kampanye basin to barrel untuk mengakselerasi kegiatan eksplorasi pada cekungan-cekungan dengan memberikan berbagai kemudahan,” imbuh dia.

Dari sisi pelaku usaha, Teddy Wahyu Rahmanto menekankan pentingnya kegiatan eksplorasi untuk menjaga keberlanjutan produksi migas. Eksplorasi dinilai menjadi bagian penting dalam memastikan ketersediaan sumber daya untuk mendukung produksi pada masa mendatang.

“Karena tanpa eksplorasi yang kuat, tidak akan ada produksi yang sustainable,” tutur Teddy.

Amien Sunaryadi mengatakan kegiatan eksplorasi berkaitan dengan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yakni pemanfaatan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun, ia menilai karakter eksplorasi yang berisiko tinggi memerlukan perlindungan terhadap keputusan bisnis agar risiko dapat dikelola tanpa menghambat pengambilan keputusan.

“Masih adanya ketakutan pengambilan keputusan hulu migas merupakan salah satu faktor utama tidak dilakukannya eksplorasi yang agresif. Strategi pemberantasan korupsi harus dikaji ulang,” ujar Amien.

Adapun Komaidi Notonegoro menilai eksplorasi migas di Indonesia masih menghadapi sejumlah hambatan mendasar, mulai dari kompleksitas perizinan hingga ketidakpastian regulasi dan fiskal. Risiko teknis dan keekonomian yang tinggi juga menjadi tantangan bagi pelaksanaan kegiatan eksplorasi.

“Diperlukan pembaruan hukum dengan mempercepat penyelesaian Undang-Undang Migas, pemberian fleksibilitas fiskal, penyederhanaan perizinan, dan perlindungan hukum atas keputusan Business Judgment Rule dengan iktikad baik,” ujar Komaidi.

Melalui Sokoguru Policy Series, diharapkan diskusi dan kolaborasi antara praktisi serta pemangku kepentingan sektor energi dapat berlangsung secara berkelanjutan. Upaya tersebut ditujukan untuk mendukung percepatan eksplorasi dan memperkuat ketahanan energi nasional.

(rir)