Publikpos.com – Berikut adalah informasi terbaru mengenai Potret Demo Pemilu, Warga Serbu Mahkamah Agung yang sedang hangat diperbincangkan.
Aksi demonstrasi tersebut dilakukan untuk memprotes penghapusan jutaan nama dari daftar pemilih yang telah memicu kerusuhan.
Aksi demonstrasi tersebut dilakukan untuk memprotes penghapusan jutaan nama dari daftar pemilih yang telah memicu kerusuhan selama beberapa hari di ibu kota India dan menantang Perdana Menteri Narendra Modi. (REUTERS/Priyanshu Singh)
Partai-partai oposisi dan pendukung gerakan pemuda “kecoa” telah turun ke jalan hampir setiap hari bulan ini untuk menuntut pengunduran diri Ketua Komisi Pemilihan Umum Gyanesh Kumar atas revisi yang menurut para kritikus menguntungkan Partai Bharatiya Janata (BJP) pimpinan Modi. (REUTERS/Bhawika Chhabra)
Melansir dari Reuters, perubahan yang dimulai tahun lalu menyebabkan lebih dari 130 juta nama dan lebih banyak dari populasi Jepang telah dihapus dari daftar pemilih, termasuk 28 juta yang telah meninggal, 63 juta yang telah pindah, dan 30 juta yang tidak dapat dilacak. (REUTERS/Priyanshu Singh)
Komisi Pemilihan Umum India membantah memihak partai mana pun dan mengatakan pemilih yang salah dihapus dapat mendaftar ulang, sementara BJP menuduh saingannya mencoba merusak demokrasi negara dengan mempertanyakan proses pemilihan yang sah secara keliru. (REUTERS/Priyanshu Singh)
Partai-partai oposisi berunjuk rasa ke Mahkamah Agung untuk mengajukan petisi terkait revisi daftar pemilih setelah Ketua Mahkamah Agung Surya Kant menolak permintaan mereka untuk bertemu. (REUTERS/Priyanshu Singh)
Para pendukung partai oposisi berdiri di atas bus dengan membawa plakat dan bendera sambil berbaris menuju Mahkamah Agung untuk memprotes revisi daftar pemilih yang kontroversial yang telah memicu kerusuhan selama beberapa hari, di New Delhi, India, 12 Oktober 2026. (REUTERS/Priyanshu Singh)
Kant mengatakan masalah tersebut sudah berada di pengadilan dan membahas kasus yang sedang berjalan akan melanggar etika dan kepatutan peradilan, dan menyarankan oposisi untuk mengajukan petisi saja. (REUTERS/Priyanshu Singh)
