Zulhas Beberkan Strategi Penuhi Kebutuhan Pangan di Musim Paceklik

Jakarta –

Pemerintah menyiapkan sejumlah strategi untuk menghadapi musim paceklik yang dipicu kemarau panjang. Kondisi tersebut berpotensi menekan produksi pangan dan mendorong kenaikan harga, terutama komoditas beras.

Menteri Koordinator Bidang Pangan RI (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan kondisi pangan Indonesia saat ini relatif aman. Ia menyebut Indonesia bahkan mencatat surplus beras pada 2025, di tengah kondisi produksi pangan global yang mengalami tekanan.

“Ya kita bersyukur ya, walaupun kadang-kadang masih ada yang meragukan gitu. Di tengah dunia yang kekurangan makan itu, masih banyak yang kelaparan bahkan, beberapa negara mengalami kelaparan. Kita, tahun 2025 kita surplus,” ujar ujar Zulhas, dalam Program #ZulhasBikinJelas bersama detikcom, Selasa (15/9/2026).

“Kita surplus beras, jagung itu, ya. Beras itu kita surplus 4,2 juta. Padahal tahun 2024 kita masih impor 4,5 juta lho. Impor 4,5 juta, tapi tahun 2025 kita sudah surplus 4,2 (juta),” sambungnya.

Meski demikian, Zulhas mengakui musim kemarau tetap menjadi tantangan karena produksi pertanian tidak sebesar saat musim hujan. Ketersediaan air yang terbatas membuat produktivitas lahan berpotensi menurun.

“Jadi barang kita banyak, beras kita banyak. Itu kita syukuri dulu,” kata Zulhas.

“Berarti soal beras, makan aman ya. Walaupun ada gejolak geopolitik, ada perang di sana-sini, ada Selat Hormuz ditutup, ada yang kelangkaan, kekeringan, kita masih lebih ya,” imbuhnya.

Zulhas menegaskan pihaknya menyikapi stok pangan pada musim paceklik lantaran produktivitas menurun akibat sungai dan lahan yang mengering. Meski beberapa petani menggunakan pompa, Zulhas tetap mengatakan jumlah produksinya tidak maksimal seperti saat musim penghujan.

“Tentu supply and demand. Kalau supply-nya kurang, permintaannya kan tetap, pasti harga naik ya,” kata Zulhas.

Bantu Masyarakat Rentan

Menurut Zulhas, pemerintah merespons potensi kenaikan harga pangan dengan sejumlah langkah. Salah satunya memberikan bantuan beras kepada masyarakat yang berada pada kelompok ekonomi terbawah.

Ia menjelaskan, masyarakat pada desil 1-4 dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) termasuk kelompok yang perlu mendapat perhatian ketika harga pangan meningkat. Bantuan tersebut juga mencakup masyarakat seperti petani dan nelayan yang mengalami penurunan pendapatan saat memasuki musim paceklik.

“Petani juga kalau lagi paceklik nggak bisa beli beras. Nelayan itu yang 103 (Nilai Tukar Nelayan) kan nggak bisa beli beras,” kata Zulhas.

“Iya, 103 nilai tukarnya, nggak punya pendapatan tuh. Nah, yang desil 1 sampai desil 4 ini kita berikan beras rapel 30 kilo untuk Oktober, November, Desember,” jelas imbuhnya.

Bantuan tersebut melanjutkan program yang sebelumnya telah diberikan untuk periode Juli, Agustus, dan September. Sehingga, total bantuan beras yang diberikan yaitu 60 kilogram (kg) untuk 6 bulan.

“Ya, kita minta sekaligus biar tenang, di rumahnya ada beras kan, nah. Sebelumnya kita sudah kasih juga Juli, Agustus, September 30 kilo. Sudah. Sudah nih. Jadi sekarang ditambah lagi untuk Oktober, November, Desember 30 kilo lagi,” jelas Zulhas.

Pemerintah Banjiri Pasar dengan Beras SPHP

Selain memberikan bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu membeli beras, pemerintah juga menyiapkan intervensi untuk masyarakat yang masih mampu membeli tetapi mengalami penurunan daya beli akibat kenaikan harga.

Zulkifli mengatakan pemerintah akan membanjiri pasar dengan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Pemerintah menyiapkan sebanyak 1 juta ton beras untuk program tersebut.

“Ada juga saudara kita tadi mampu beli, tapi daya belinya turun karena harga naik. Tapi begini, jadi untuk tadi yang bisa beli, ibu-ibu rumah tangga, saudara-saudara kita yang bisa beli ya, tapi pendapatannya menurun atau harganya naik tadi, makanya ini pasar kita banjiri,” kata Zulhas.

“Saya sudah putuskan hari Senin, Bapak Presiden (Prabowo Subianto) sudah setuju, ya 1 juta ton,” sambungnya.

Beras SPHP tersebut dijual dengan harga Rp 12.000-12.500 per kilogram (kg). Dengan kemasan 5 kg, harga yang dibayarkan masyarakat berada di kisaran Rp 60.000-62.500.

“Itu beras pemerintah beli harganya Rp 14.000 tapi jualnya Rp 12.000 sampai Rp 12.500, itu subsidi,” jelas Zulhas.

Antisipasi Harga Pakan Ternak hingga Lelang Beras Turun Mutu

Dampak musim kemarau tidak hanya dirasakan pada komoditas beras. Produksi jagung yang menjadi salah satu bahan pakan ternak juga berpotensi mengalami penurunan. Untuk mengantisipasi kenaikan harga pakan, pemerintah menyiapkan stok jagung yang berada di Bulog untuk disalurkan kepada peternak kecil.

“Nah, ada lagi musim kemarau ini ternak. Telur ayam itu, jagungnya kan produksinya turun,” kata Zulhas.

“Nah, kita stok Bulog ada 150.000 ton kita juga minta segera dilelang untuk diberi kepada peternak-peternak yang kecil tadi sehingga nanti harga pakannya tidak naik karena kelangkaan jagung misalnya. Itu yang ketiga,” sambungnya.

Pemerintah juga akan memanfaatkan sebagian stok beras cadangan pemerintah (CBP) yang tersedia untuk membantu menjaga harga bahan baku bagi pelaku usaha kecil, khususnya yang membutuhkan tepung beras.

“Yang keempat, beras kita itu karena banyak sekali stoknya ya, 5 juta-5 juta tentu ada yang turun mutunya. Nah ini saya minta dilelang segera agar nanti pengusaha-pengusaha kecil yang jualan kue, untuk tepung,” ujar Zulhas.

Zulkifli menyebut ada sekitar 380.000 ton beras yang akan dilelang dengan harga lebih murah. Rencananya beras tersebut akan dilelang secara terbuka untuk difungsikan sebagai bahan baku tepung beras nasional.

“Karena kalau dia beli harga beras mahal, tepungnya mahal. Dilelang harganya mungkin Rp 11 ribuan agar nanti yang dagang kue tepung berasnya jadi murah,” kata Zulhas.

Menurutnya, langkah tersebut telah dilaporkan dalam rapat terbatas (ratas) yang dipimpin Prabowo dan mulai dijalankan pada bulan ini. Proses lelang ini juga merupakan upaya untuk menghentikan impor beras pecah khusus industri tepung yang sudah berlangsung sejak tahun lalu.

“Jadi sudah jalan bulan ini. Gitu. Itu untuk mengatasi kebutuhan jangka pendek ini,” ungkap Zulhas.

Perluasan Sawah Jadi Strategi Jangka Panjang

Selain langkah jangka pendek, pemerintah juga menyiapkan strategi untuk memperkuat ketahanan pangan dalam jangka panjang. Salah satunya melalui perluasan dan perlindungan lahan sawah.

Zulkifli menilai luas lahan sawah perlu dijaga karena sebagian lahan pertanian terus beralih fungsi menjadi kawasan permukiman maupun industri. Hal

“Sawah kita kan berkurang terus. Ada jadi rumah, ada jadi pabrik,” tutur Zulhas.

“Nah ini kita sudah putuskan ada lahan sawah yang tidak berubah lagi, sudah selesai kemarin. Nah, yang kedua, menambah luasan lahan,” sambungnya.

Salah satu kawasan yang disiapkan untuk mendukung produksi pangan adalah Wanam di Papua Selatan. Pemerintah ingin meningkatkan produksi beras di wilayah tersebut agar kebutuhan masyarakat Papua tidak sepenuhnya bergantung pada pasokan dari daerah lain.

“Itulah termasuk misalnya di Papua kita bikin kan Wanam yang orang banyak protes. Saya juga heran ya, kalau di Papua itu kan kalau beli beras kan dari Jawa, tentu ongkosnya mahal sekali,” kata Zulhas.

Zulhas berharap rencana produksi pangan di Wanam bisa menekan harga beras. Sehingga, harga beras yang didapatkan warga sekitar jauh lebih terjangkau.

“Maka kita mati-matian agar di sana bisa swasembada, gitu. Nah itu perluasan, ya,” jelas Zulhas.

Dorong Varietas Baru dan Mekanisasi

Peningkatan produktivitas juga menjadi bagian dari strategi pemerintah. Zulhas menyebut Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tengah melakukan penelitian untuk mengembangkan varietas padi baru yang memiliki produktivitas lebih tinggi.

“Ketiga, sekarang BRIN melakukan penelitian. Perlu ada varietas-varietas baru. Misalnya kalau kita kalau Vietnam-Thailand tuh saya dengar itu bisa 8-10 ton per hektare ya, kita kan rata-rata baru 5 sampai 6. Nah ini kalau varietasnya baru, kita bisa tingkatkan ini,” kata Zulhas.

“Mungkin kita juga bisa naik 6, 7, 8 itu bahkan lahannya tetap tapi produksi bisa naik. Varietas-varietas baru dikembangkan oleh BRIN ya. Banyak yang kita lakukan itu,” tambahnya.

Pemerintah juga mendorong mekanisasi pertanian untuk meningkatkan efisiensi produksi. Zulhas bahkan membandingkan proses penanaman secara tradisional dengan penggunaan mesin.

“Kemudian mekanisasi. Karena kalau masih pakai tradisional, nanam padi 1 hektare satu orang itu 24 hari,” ujar Zulhas.

“Kalau saya sendiri nanam padi 1 hektare (selama) 24 hari. Tapi kalau pakai mesin, satu mesin 1 hari (menjadi) 24 hektare,” sambungnya.

Selain mekanisasi, pemerintah juga melihat pentingnya efisiensi penggunaan pupuk dan air. Menurut Zulhas, teknologi pertanian perlu terus dikembangkan agar biaya produksi dapat ditekan sekaligus meningkatkan produktivitas.

“Kalau kita kan masuk air, hilang. Nah itu tentu pupuknya boros. Bayangkan kita ngeluarin pupuk 9,5 juta pupuk. Produksi kita 33-34 juta. Artinya 3 kilo beras lebih, pupuknya hampir 1 kilo. Nah, itu kan mahal sekali,” pungkasnya.

(prf/ega)