BPS Perbarui Daftar Pekerjaan, Ada Analis Siber hingga Konten Kreator

Badan Pusat Statistik (BPS) memperbarui daftar pekerjaan dengan merilis Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia (KBJI) 2026.

Pembaruan ini untuk menjawab dinamika pasar kerja yang bergerak cepat dan daftar pekerjaan dalam KBJI 2026 ini menggantikan versi sebelumnya yang dirilis pada 2014.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan pemutakhiran ini dilakukan termasuk mengakomodasi kemunculan berbagai jenis pekerjaan baru, seperti spesialis keamanan siber hingga konten kreator.

Amalia menyampaikan KBJI 2026 disusun melalui kolaborasi bersama Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) serta melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait. Adapun klasifikasi ini ditetapkan melalui Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2026 yang diundangkan pada 14 September 2026.

“Pemutakhiran KBJI ini menjadi penting untuk menjawab dinamika pasar kerja yang semakin cepat, termasuk munculnya digital jobs dan green jobs,” ujar Amalia dalam acara rilis KBJI 2026 di kantor BPS, Jakarta Pusat, Jumat (18/9).

Ia menjelaskan KBJI 2026 mengacu pada standar internasional International Standard Classification of Occupations (ISCO-08), serta disesuaikan dengan kebutuhan nasional.

Jika standar internasional umumnya menggunakan kode hingga 4 digit, KBJI 2026 menghadirkan klasifikasi yang jauh lebih rinci hingga 6 digit untuk mengidentifikasi jabatan secara spesifik di lapangan.

Dalam struktur terbarunya, terdapat penambahan 3 kode pada level subgolongan menjadi 449 kode, serta penambahan 243 kode pada level jabatan sehingga totalnya mencapai 2.380 kode.

Pembaruan ini mencakup berbagai sektor baru yang relevan dengan kebutuhan zaman. Di sektor pariwisata, KBJI 2026 kini mengakomodasi jabatan, seperti ahli cagar budaya, dosen ilmu pariwisata, hingga terapis spa.

Sementara, di sektor ekonomi kreatif mencakup pembuat konten layanan berbagi video dan desainer fesyen.

Pada kategori green jobs dan digital jobs, klasifikasi baru yang dicatat meliputi analis cadangan biomassa karbon, teknisi daur ulang limbah, analis kriptografi, spesialis keamanan siber, hingga perancang antarmuka web dan digital.

Amalia menegaskan kehadiran KBJI 2026 akan menjadi rujukan tunggal bagi kegiatan sensus, survei seperti Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), serta integrasi data administrasi lintas sektor.

Klasifikasi baku ini pun dirancang untuk mendukung pengembangan basis data layanan ketenagakerjaan pemerintah, seperti aplikasi SIAPkerja milik Kementerian Ketenagakerjaan.

“Mari kita manfaatkan KBJI 2026 agar setiap pekerjaan rakyat Indonesia dapat kita klasifikasikan sesuai dengan standar ini, sehingga dapat terukur, diperbandingkan, diperhitungkan untuk kemudian bisa lebih bermanfaat untuk pembangunan Indonesia,” pungkas Amalia.

(fln/pta)