Hotspot Karhutla Melonjak Lagi, Kalbar-Kalteng Jadi Prioritas

Jakarta, —

Hotspot atau titik panas indikasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat (Kalbar) dan Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali menunjukkan peningkatan.

Dengan kondisi tersebut, kedua provinsi itu saat ini menjadi prioritas utama dalam penanganan karhutla secara nasional.

“Setelah kemarin semua 6 provinsi yang prioritas trennya turun, namun hari ini Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah menunjukkan kembali hotspot yang meningkat. Artinya, prioritas utama sekarang ini secara nasional tetap Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah,” kata Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni dalam keterangannya, Rabu (2/9).

Berdasarkan data Sipongi milik Kementerian Kehutanan per 1 September, hotspot di Kalimantan Barat (Kalbar) dari sebelumnya 273 titik naik menjadi 859 titik.

Kemudian, hotspot di Kalimantan Tengah (Kalteng) dari 253 titik naik menjadi 623 titik, hotspot di Sumatera Selatan (Sumsel) dari 20 titik naik menjadi 89, hotspot di Kalsel dari 22 titik naik menjadi 73, hostpot di Riau tetap pada posisi 0 titik, dan hotspot di Jambi dari 0 titik menjadi 4 titik.

Raja Juli mengaku dirinya bersama Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto akan turun ke Pontianak untuk kembali memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan.

“Oleh karena itu besok, kami ke Pontianak untuk bertemu kembali dengan seluruh stakeholder yang ada, dengan Pak Gubernur, Kapolda, Pangdam ya, merapatkan barisan kembali, melakukan evaluasi sekaligus membuat rencana apa yang bisa kita lakukan untuk mitigasi,” ucap dia.

Raja Juli menyebut koordinasi tersebut dilakukan untuk mendorong penurunan kembali angka hotspot maupun fire spot yang telah diverifikasi.

“Dan memastikan kembali, mendorong kembali agar angka baik itu apa namanya hotspot maupun fire spot yang sudah diverifikasi dapat turun. Jadi dua itu ya yang masih jadi masalah,” ucap dia.

Lebih lanjut, Raja Juli juga mengingatkan bahwa bulan ini menjadi periode penting dalam penanganan karhutla. Pasalnya, puncak El Nino berada di September ini.

“Namun sekali lagi harus dijaga secara baik. Karena sekali lagi puncak karhutla ini adalah bulan September. Ini medan perjuangan, ladang perjuangannya justru di September ini,” ujarnya.

Aktivis Lingkungan Dorong Penanganan Korban Asap Karhutla

Greenpeace Indonesia mendorong penanganan korban asap kebakaran hutan dan lahan gambut di Kalimantan dan Sumatra sudah harus tanggap darurat dalam skala bencana nasional.

“Penanganan korban asap karhutla gambut ini sudah harus tanggap darurat dalam skala bencana nasional agar kesehatan, kebutuhan dasar dan keselamatan penduduk tetap terjamin,” kata Peneliti Senior Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Sapta Ananda Proklamasi lewat pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Rabu (2/9).

Sapta mengatakan asap karhutla gambut telah meliputi hampir satu Pulau Kalimantan selama antara 19-28 hari ini.

Ia mengatakan hal itu pun membuat 23,4 juta masyarakat menderita karenanya.

“Di Sumatra, 3 provinsi diliputi asap rata-rata 10 hari selama Agustus 2026 dan berdampak kepada 24,1 juta penduduk,” ucapnya.

Sapta menyampaikan saat ini asap karhutla itu juga masih terus berlanjut dan bahkan

Dan asap karhutla gambut ini masih berlangsung sampai sekarang, bahkan Transboundary haze sudah sampai di Filipina.

“Jadi dampak atau akibat Karhultanya dianggap sebagai bencana nasional. Tapi penyebabnya yaitu Karhutla gambut bukanlah bencana,” ujar dia.

Kebakaran hutan dan lahan melanda sejumlah provinsi di Kalimantan dan Sumatra hingga kini. Kementerian Lingkungan Hidup menerbitkan instruksi mendesak bagi enam gubernur di Sumatra dan Kalimantan guna memperketat penanganan karhutla.

Karhutla yang tak kunjung membaik ini berpotensi membuat warga mengidap ISPA, iritasi mata, hidung, dan tenggorokan, merusak lingkungan, kabut asap yang mengganggu jarak pandang hingga menghambat sarana transportasi darat, laut, dan penerbangan.

Sejauh ini, Kementerian Lingkungan Hidup menyegel 21 badan usaha terkait peristiwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di berbagai daerah.

Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan 21 badan usaha itu tersebar 7 di Kalimantan Barat, 4 di Sumatera Selatan, 4 di Kalimantan Selatan, 3 di Kalimantan Tengah, dan masing-masing 1 di Kalimantan Timur, Lampung dan Riau.

(dis/kid)