Jakarta, —
Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa menyentuh angka 6 persen pada 2027, lebih tinggi dibandingkan target 2026 yang hanya sebesar 5,4 persen.
Target tersebut dipasang bersama sejumlah asumsi makro dan kebijakan fiskal dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.
Namun, mesin penggerak apa yang harus digunakan pemerintah untuk mengejar target pertumbuhan 6 persen tersebut?
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai konsumsi rumah tangga memang tetap menjadi jangkar utama karena bobotnya yang paling besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Namun menurutnya, akselerasi utama harus datang dari investasi produktif, industri manufaktur, dan ekspor bernilai tambah.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada kuartal II 2026 konsumsi rumah tangga tumbuh 5,06 persen, investasi 6,87 persen, dan ekspor 4,13 persen.
Syafruddin memandang persoalan konsumsi saat ini berakar pada masalah produktivitas dan efisiensi modal, yang tercermin dari angka Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia di kisaran 5 hingga 6. Semakin tinggi angka ICOR, maka semakin tidak efisien investasinya alias boros modal.
Ia mengingatkan adanya risiko jika investasi justru memperbesar keran impor tanpa meningkatkan produktivitas dalam negeri. Karena itu, pemerintah perlu memprioritaskan keterlibatan swasta, hilirisasi yang berorientasi ekspor, penyaluran kredit produktif, serta proyek-proyek yang cepat menurunkan biaya logistik.
“Jalur yang diperlukan ialah belanja publik produktif dan Danantara memicu investasi swasta, investasi memperbesar kapasitas industri, lalu produksi, pekerjaan, pendapatan, dan konsumsi menguat,” ujar Syafruddin kepada CNNIndonesia.com, Selasa (18/8).
Dari sektor lapangan usaha, Syafruddin menilai target 6 persen tidak akan tercapai jika hanya mengandalkan sektor jasa yang tumbuh cepat, tetapi berbobot kecil.
Industri pengolahan yang menyumbang sekitar 19 persen PDB harus menjadi mesin utama dengan target pertumbuhan di kisaran 6,5 hingga 7 persen.
Lalu, sektor perdagangan idealnya tumbuh sekitar 6 persen, konstruksi 7-8 persen, informasi dan komunikasi 8-10 persen, serta transportasi dan akomodasi sekitar 7-9 persen.
Sektor pertanian tetap perlu tumbuh 4-5 persen untuk menjaga pendapatan desa dan inflasi pangan, sedangkan pertambangan sebaiknya tidak menjadi sandaran utama karena sangat sensitif terhadap fluktuasi harga komoditas global.
Efek akselerasi ini nantinya akan menyebar luas ke penyerapan tenaga kerja, UMKM, dan penerimaan pajak.
Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan struktur PDB saat ini sangat bergantung pada konsumsi rumah tangga sebesar 53,32 persen dan pembentukan modal tetap bruto atau investasi sebesar 29,36 persen.
Melompat ke angka 6 persen dinilai mustahil apabila pertumbuhan konsumsi stagnan di kisaran 5 persen dan investasi hanya sekitar 6 persen.
Josua menekankan kenaikan konsumsi harus berasal dari pendapatan riil masyarakat, bukan sekadar bantuan atau belanja pemerintah yang terus-menerus. Hal ini menjadi krusial mengingat data penjualan eceran riil pada Mei 2026 masih mencatatkan kontraksi 3,9 persen secara tahunan.
“Namun cara mencapainya bukan dengan memperbesar bantuan secara terus-menerus, melainkan melalui penciptaan pekerjaan formal, kenaikan upah riil, inflasi pangan yang rendah, dan penguatan daya beli kelas menengah,” ujarnya.
Selain konsumsi, Josua menyebut investasi sebagai mesin penentu pencapaian target 6 persen. Pemerintah telah menargetkan realisasi penanaman modal pada 2027 sebesar Rp2.322 triliun, naik sekitar 13,8 persen dari target 2026.
Namun, komposisi investasi tersebut harus diubah dari yang saat ini masih didominasi pembangunan fisik dan pembelian kendaraan menuju mesin produksi, pabrik, teknologi, kawasan industri dan kapasitas ekspor.
Agar target ekonomi tercapai, Josua memperkirakan laju investasi riil perlu dipacu hingga tumbuh sekitar 8,0 persen hingga 8,5 persen.
Ia juga menegaskan Danantara seharusnya difungsikan murni sebagai pemancing masuknya modal swasta untuk membiayai industrialisasi, bukan menggantikan peran swasta itu sendiri.
“Danantara seharusnya digunakan sebagai pemancing modal swasta, bukan menggantikannya. Pembiayaan hilirisasi dan industrialisasi tidak sepenuhnya ditanggung APBN, tetapi diarahkan melalui Danantara dan investasi swasta,” ujarnya.
Mesin ketiga yang tidak kalah penting adalah membalikkan kinerja ekspor neto dari yang sebelumnya menjadi penghambat menjadi setidaknya netral terhadap pertumbuhan.
Pada kuartal II 2026, laju impor yang melonjak hingga 8,82 persen telah menggerus kinerja ekspor yang tumbuh 4,13 persen.
[Gambas:Photo CNN]
Secara indikatif, Josua merumuskan kombinasi ideal pencapaian target 6 persen, yakni konsumsi rumah tangga 5,5-5,7 persen, investasi 8,0-8,5 persen, konsumsi pemerintah 5-6 persen, ekspor 8-9 persen, dan impor dijaga di kisaran 6,5-7,5 persen
Angka tersebut bukan persamaan yang harus dipenuhi secara persis karena kontribusi masing-masing komponen berubah mengikuti struktur PDB, persediaan, dan perubahan harga relatif. Namun, besaran itu memberikan gambaran kebutuhan akselerasinya.
Tambahan pertumbuhan terutama harus datang dari investasi sekitar 2-2,5 poin persentase lebih tinggi, konsumsi sekitar 0,4-0,6 poin lebih tinggi, serta ekspor sekitar 1-1,5 poin lebih tinggi.
Ia menegaskan pertumbuhan impor tidak boleh lebih cepat daripada ekspor, dengan catatan yang perlu ditekan adalah ketergantungan pada barang konsumsi, bukan menekan impor bahan baku produktif maupun barang modal.
“Yang harus ditekan bukan impor barang modal dan bahan baku produktif, melainkan ketergantungan terhadap barang konsumsi dan produk yang sebenarnya dapat diproduksi secara efisien di dalam negeri,” ujar Josua.
Selain itu, belanja pemerintah dinilai tidak perlu kembali tumbuh dua digit untuk mengejar 6 persen. Konsumsi pemerintah tumbuh 5-6 persen disebut sudah memadai, sepanjang kualitas belanjanya meningkat.
APBN, kata Josua, harus berfungsi sebagai pemicu investasi dan produktivitas melalui irigasi, jalan dan pelabuhan, pendidikan, kesehatan, perumahan, energi serta infrastruktur digital, bukan menjadi mesin pertumbuhan terbesar.
“Ini juga jauh lebih sehat karena pemerintah sekaligus menargetkan defisit turun menjadi 2,4 persen PDB,” ujarnya.
[Gambas:Youtube]
