Publikpos.com – Berikut adalah informasi terbaru mengenai Mendagri Ungkap 79 Pemda Butuh Rp3,7 Triliun untuk Bayar Gaji Pegawai yang sedang hangat diperbincangkan.
Jakarta, —
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut kebutuhan dana untuk menutup pos belanja pegawai di 79 Pemerintah Daerah mencapai Rp3,5 triliun – Rp3,7 triliun.
Tito mengatakan 79 daerah itu merujuk pada data Pemda yang membutuhkan Top Up Transfer ke Daerah (TKD).
“Jadi kalau belanja pegawainya saja 79 itu kalau enggak salah hampir Rp3,5 triliun gitu,” kata Tito di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (5/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tito menyebut hitungan itu hanya untuk pos belanja pegawai saja, jika ditambahkan yang lain, maka jumlahnya hampir Rp14 triliun.
“Tapi kalau datanya Pak Menteri Keuangan, beliau menghitung kira-kira hampir Rp20 triliun,” ucap dia.
Tito juga mengonfirmasi bahwa pemerintah mencatat sedikitnya 79 daerah di Indonesia mengalami kesulitan fiskal membayar gaji pegawai, khususnya setelah ada penambahan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Ia pun turut meluruskan disinformasi yang sempat beredar terkait penolakan tambahan dana dari pemerintah pusat.
Tito menegaskan Kemendagri tidak menghalangi alokasi tambahan anggaran, melainkan menerapkan tiga langkah terstruktur agar penyaluran bantuan fiskal tepat sasaran.
“Oke, kita turun tim. Begitu kita bedah, ternyata banyak yang enggak efisien. Harwatnya terlalu banyak, meeting-lah, kemudian terlalu banyak kegiatan-kegiatan apa, perjalanan dinas, kurangin. Begitu dikurangin, ternyata cukup untuk membayar gaji.,” ujarnya.
Pada saat yang sama, Tito menyampaikan Kementerian Keuangan mencatat ada 409 daerah yang masih memiliki hak alokasi DBH belum terbayarkan dengan perkiraan nilai kebutuhan mencapai hampir Rp20 triliun.
“Tentu kami di Kemendagri sangat senang. Nggak mungkin saya menghalangi,” ujar dia.
(mnf/kid)
