Thursday, November 19, 2026
21.3 C
Indonesia

KPK Cecar Pejabat Kemenhut dan ATR/BPN soal Pelepasan Hutan Kuansing

Publikpos.com – Berikut adalah informasi terbaru mengenai KPK Cecar Pejabat Kemenhut dan ATR/BPN soal Pelepasan Hutan Kuansing yang sedang hangat diperbincangkan.


Jakarta, —

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencecar dua orang saksi perihal pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Provinsi Riau, dalam pemeriksaan yang dilaksanakan pada Kamis (23/7).

Para saksi dimaksud ialah Kepala Sub Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah I pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan, Suprapto dan Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dalu Agung Darmawan.

“Hari ini ada dua saksi ya yang dilakukan pemeriksaan oleh penyidik, dari Kementerian Kehutanan tentunya ini berkaitan dengan izin pelepasan kawasan hutan di wilayah Kuansing dan juga dari Kementerian ATR/BPN ya,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (23/7) malam.



ADVERTISEMENT


SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Budi menjelaskan pelepasan kawasan hutan ini diperuntukkan untuk program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Program ini berada di bawah Kementerian ATR/BPN.

Kata dia, ada dugaan Bupati Kuansing Suhardiman Amby mengumpulkan sejumlah uang dari anggota Koperasi Unit Desa (KUD) yang selanjutnya dipergunakan untuk mengurus permohonan pelepasan kawasan hutan ke Kementerian Kehutanan.





“Di mana dalam konteks ini bupati kewenangannya hanya sebatas soal teknisnya, soal kondisi tata ruangnya. Soal keputusan pelepasan izin kawasan hutan kan ada di Kementerian Kehutanan,” tutur Budi.

“Sehingga ketika sudah mendapatkan izin pelepasan hutan itu, maka program di ATR/BPN ini kan kemudian bisa berlanjut,” sambungnya.

CNNIndonesia.com belum mendapat keterangan dari Suprapto dan Dalu Agung perihal pemeriksaannya tersebut.

KPK sedang memproses hukum tiga orang tersangka kasus dugaan suap pengisian jabatan perangkat daerah dan/atau penerimaan gratifikasi di Kabupaten Kuansing tahun 2021-2026.

Kasus ini dibongkar KPK lewat Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Para tersangka dimaksud ialah Bupati Kuansing Suhardiman Amby; Sekretaris Daerah Pemkab Kuansing, Zulkarnain; dan Direktur PT Mitra Ideal Consultant (MIC) Ardiles atas kasus dugaan suap jabatan.

Suhardiman juga diproses hukum atas dugaan penerimaan lainnya berkaitan dengan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas.

Para tersangka sudah dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Suhardiman selaku pihak penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b dan/atau Pasal 12 B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Sedangkan Zulkarnain dan Ardiles sebagai pihak pemberi disangkakan telah melanggar Pasal 605 atau Pasal 606 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana juncto Pasal 20 huruf c KUHP.

Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni terseret dalam kasus ini namun belum dilakukan pemeriksaan.

Hanya saja, Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu sudah melaporkan penolakan gratifikasi yang diterimanya dari Bupati Kuansing ke KPK.

Namun, KPK menolak laporan tersebut dan akan mendalami peran Raja Juli dalam proses penyidikan berjalan.

(ryn/isn)


Add

as a preferred
source on Google



Sumber

Sedang Hangat

Pemkot Seoul Rela Tanggung Rp10,9 T Demi Tiket Kereta Lansia Gratis

Publikpos.com - Berikut adalah informasi terbaru mengenai Pemkot Seoul...

Jejak Pemberdayaan Menumbuhkan Harapan Menuju Kemandirian

Publikpos.com - Berikut adalah informasi terbaru mengenai Jejak Pemberdayaan...

Pemprov Jatim Nonaktifkan Kepala DLH Tersangka Pungli Tambang Rp1,23 M

Publikpos.com - Berikut adalah informasi terbaru mengenai Pemprov Jatim...

Bachtiar Nasir Hadiri Sidang Yaqut Terkait Kasus Kuota Haji

Publikpos.com - Berikut adalah informasi terbaru mengenai Bachtiar Nasir...

Pertamina Eco RunFest 2026 Ubah 2,5 Ton Botol Plastik Jadi Jersey

Publikpos.com - Berikut adalah informasi terbaru mengenai Pertamina Eco...

Topik Terbaru

Pemkot Seoul Rela Tanggung Rp10,9 T Demi Tiket Kereta Lansia Gratis

Publikpos.com - Berikut adalah informasi terbaru mengenai Pemkot Seoul...

Jejak Pemberdayaan Menumbuhkan Harapan Menuju Kemandirian

Publikpos.com - Berikut adalah informasi terbaru mengenai Jejak Pemberdayaan...

Pemprov Jatim Nonaktifkan Kepala DLH Tersangka Pungli Tambang Rp1,23 M

Publikpos.com - Berikut adalah informasi terbaru mengenai Pemprov Jatim...

Bachtiar Nasir Hadiri Sidang Yaqut Terkait Kasus Kuota Haji

Publikpos.com - Berikut adalah informasi terbaru mengenai Bachtiar Nasir...

Pertamina Eco RunFest 2026 Ubah 2,5 Ton Botol Plastik Jadi Jersey

Publikpos.com - Berikut adalah informasi terbaru mengenai Pertamina Eco...

Komisi II Terbuka Apabila Ada yang Gugat Ijazah Anggota DPR

Publikpos.com - Berikut adalah informasi terbaru mengenai Komisi II...

Serba-serbi Parkir hingga Jukir Liar Bubar Jalan dari Kawasan Blok M

Publikpos.com - Berikut adalah informasi terbaru mengenai Serba-serbi Parkir...

Cash Cost Kompetitif, INALUM Makin Menjanjikan di Pasar Global

Publikpos.com - Berikut adalah informasi terbaru mengenai Cash Cost...
spot_img

Baca Juga

Popular Categories