Publikpos.com – Berikut adalah informasi terbaru mengenai Suap Rp 400 Juta di Ujian CPNS, 5.000 PNS Terancam Dipecat yang sedang hangat diperbincangkan.
Jakarta, – Otoritas Thailand menangkap tiga tersangka utama dalam skandal manipulasi ujian seleksi pegawai negeri sipil (PNS) yang mengguncang negara tersebut. Kasus ini diperkirakan dapat berujung pada pemecatan sekitar 5.000 aparatur pemerintah daerah yang diduga lolos melalui praktik kecurangan.
Mengutip Bangkok Post, Perdana Menteri (PM) sekaligus Menteri Dalam Negeri Thailand Anutin Charnvirakul mengonfirmasi ketiga tersangka telah ditahan. Polisi saat ini masih mengumpulkan bukti untuk mengungkap seluruh jaringan yang terlibat dalam kasus tersebut.
“Kami akan mengungkap seluruh skema ini dan memastikan semua pihak yang terlibat diproses sesuai hukum,” kata Anutin, dikutip Kamis (16/7/2026).
Ketiga tersangka adalah Win Thanaphatcharaphokin, penasihat di Kantor Promosi dan Direktur Pelatihan Universitas Kasetsart (kampus tertua dan penyelenggara ujian), adiknya Sataporn Thanaphatcharaphokin, serta Pichit Thangphrom, mantan Direktur Divisi Strategi dan Anggaran Pemerintah Kota Wichian Buri, Provinsi Phetchabun. Sebagai Menteri Dalam Negeri, Anutin membawahi Department of Local Administration (DLA), lembaga yang menyelenggarakan ujian seleksi dan kini menjadi pusat penyelidikan.
Komisioner Central Investigation Bureau (CIB) Letjen Polisi Nathasak Chaonasai mengatakan ketiga tersangka diduga merekrut 11 pegawai negeri untuk mengubah nilai ujian ribuan peserta di rumah Pichit di Provinsi Nonthaburi. Sebelas pegawai tersebut dijadwalkan menghadapi dakwaan pekan depan, termasuk tuduhan bersekongkol secara ilegal, pemalsuan dokumen, serta memasukkan data palsu ke dalam sistem komputer.
Mereka akan dijerat dengan pasal yang sama seperti tiga tersangka utama. Penyidik juga masih memburu pihak yang diduga membocorkan data nilai ujian kepada para pelaku sehingga manipulasi dapat dilakukan.
Sementara itu, Sekretaris Tetap Kementerian Dalam Negeri Unsit Sampuntharat mengungkapkan penyelidikan menemukan kejanggalan terhadap sekitar 5.000 dari total 15.000 pegawai pemerintah daerah yang direkrut tahun ini. Mereka yang terbukti terlibat dipastikan akan diberhentikan.
“Siapa pun yang terbukti memanipulasi proses seleksi akan menghadapi tindakan hukum,” ujarnya.
Kasus ini bermula dari pelaksanaan ujian rekrutmen pegawai pemerintah daerah yang digelar DLA pada akhir tahun lalu. Seleksi tersebut diikuti sekitar 400.000 pelamar yang memperebutkan 6.700 posisi di pemerintahan daerah.
Penyidik menduga ribuan peserta membayar suap antara 350.000 baht hingga 800.000 baht (sekitar Rp175 juta-Rp400 juta, asumsi kurs Rp500/baht), bergantung pada jabatan yang dilamar, sebagai imbalan untuk memperoleh nilai kelulusan. Menanggapi dugaan adanya keterlibatan tokoh yang dekat dengan Partai Bhumjaithai, Anutin menegaskan tidak ada pihak yang akan mendapat perlakuan khusus.
“Jika melibatkan siapa pun, tindakan hukum akan diambil terhadap semuanya,” tegasnya.
Ia juga memastikan tidak akan ada pengecualian. Termasuk bagi anggota partainya sendiri, apabila terbukti ikut terlibat dalam skandal manipulasi ujian tersebut.
(sef/sef)
Add
as a preferred
source on Google
