Buruh Wanti-wanti Gelombang PHK Baru di Tengah Tekanan Global

Jakarta, —

Kalangan serikat pekerja menilai gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) masih terjadi di sejumlah sektor industri di tengah tekanan ekonomi global akibat konflik Timur Tengah yang berkepanjangan dan lemahnya kondisi ekonomi domestik.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Ristadi mengatakan mayoritas industri dalam negeri saat ini berada dalam kondisi tertekan, terutama perusahaan yang bergantung pada bahan baku impor.

Menurutnya, kenaikan biaya produksi akibat gejolak global tidak diimbangi dengan peningkatan permintaan pasar. Bahkan, sejumlah perusahaan mengalami penurunan pesanan baik dari pasar domestik maupun ekspor.

“Perusahaan-perusahaan industri dalam negeri yang bahan bakunya tergantung impor saat ini dalam kondisi tertekan. Ongkos produksi naik, sementara pesanan cenderung stagnan bahkan ada yang menurun,” ujar Ristadi kepada CNNIndonesia.com, Senin (15/6).

Ia menjelaskan tekanan tersebut membuat tingkat utilisasi industri berada pada level rendah. Di sejumlah sektor padat karya, utilisasi produksi hanya berkisar 40 persen, bahkan industri tekstil disebut hanya berada di kisaran 30 persen.

Ristadi mengatakan perusahaan masih berupaya bertahan sembari menunggu meredanya gejolak global, termasuk dampak perang di Timur Tengah yang memengaruhi harga komoditas dan bahan baku.

“Mayoritas industri dalam negeri saat ini produksinya tidak berada pada tingkat normal. Utilisasinya dalam posisi minimum,” ujarnya.

Meski belum terjadi gelombang PHK besar-besaran, Ristadi mengaku banyak perusahaan melakukan pengurangan tenaga kerja secara bertahap dan tertutup.

Menurutnya, PHK kini lebih banyak dilakukan melalui tidak diperpanjangnya kontrak pekerja, pengurangan tenaga kerja dalam jumlah kecil, hingga mendorong pekerja tetap untuk mengundurkan diri secara sukarela.

“Sekarang banyak terjadi PHK yang terselubung. Jumlahnya sedikit-sedikit, tetapi kalau diinventarisasi cukup besar. Banyak perusahaan juga memilih tidak mengekspos PHK karena ingin menjaga kepercayaan pembeli dan perbankan,” katanya.

Ia menambahkan fenomena tersebut terjadi di berbagai sektor industri yang bergantung pada impor bahan baku maupun yang menghadapi pelemahan permintaan di pasar domestik.

Sementara itu, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPEK Indonesia) Mirah Sumirat menilai konflik Timur Tengah memang memberi tekanan tambahan terhadap dunia usaha, meski bukan menjadi satu-satunya penyebab meningkatnya risiko PHK.

Menurutnya, dampak konflik global dirasakan melalui kenaikan biaya energi, gangguan rantai pasok, serta melemahnya daya beli masyarakat.

“Saat ini kami melihat potensi PHK masih cukup tinggi dan bahkan cenderung meningkat di sejumlah sektor yang sangat bergantung pada pasar ekspor maupun konsumsi domestik,” kata Mirah.

Namun, ia menegaskan PHK tidak semata-mata dipicu perang Timur Tengah. Faktor lain seperti perlambatan ekonomi global, efisiensi perusahaan, perubahan teknologi, hingga lemahnya permintaan pasar juga berkontribusi terhadap pengurangan tenaga kerja.

Mirah menyebut sektor yang paling rentan terdampak adalah industri padat karya seperti tekstil dan produk tekstil (TPT), garmen, alas kaki, furnitur, serta sejumlah sektor manufaktur berorientasi ekspor.

Selain itu, sektor perdagangan dan industri pendukung juga mulai merasakan tekanan akibat menurunnya daya beli masyarakat.

“PHK masih banyak ditemukan di kawasan industri besar seperti Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan sebagian wilayah Jawa Timur yang menjadi pusat industri manufaktur dan padat karya,” ujarnya.

Di sisi lain, Mirah juga menyoroti potensi pengurangan tenaga kerja di lingkungan badan usaha milik negara (BUMN) akibat restrukturisasi, merger, dan pembentukan holding.

Menurutnya, proses konsolidasi perusahaan kerap diikuti penyesuaian organisasi yang berdampak pada berkurangnya jumlah pekerja melalui program pensiun dini maupun tidak diperpanjangnya hubungan kerja tertentu.

Karena itu, ia meminta pemerintah memperkuat perlindungan tenaga kerja dengan menjaga daya beli masyarakat, memberikan insentif bagi industri padat karya, mengendalikan impor secara lebih terukur, serta memperluas program pelatihan dan perlindungan sosial bagi pekerja terdampak.

“Jangan sampai pekerja menjadi pihak yang paling menanggung beban dari ketidakpastian ekonomi global yang sedang terjadi,” ujar Mirah.

(lau/sfr)

Add

as a preferred
source on Google