Publikpos.com – Berikut adalah informasi terbaru mengenai Wakil Ketua Fraksi Golkar DPR Ajak Warga Jaga Penyaluran BBM Subsidi yang sedang hangat diperbincangkan.
Jakarta, – Wakil Ketua Fraksi Golkar DPR RI Bambang Patijaya mendorong pemerintah memperkuat pengawasan penyaluran BBM bersubsidi untuk memastikan Pertalite dan Solar subsidi benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak. Pengawasan tersebut harus dibarengi dengan penindakan tegas terhadap SPBU maupun pihak-pihak yang terbukti melakukan penyalahgunaan BBM subsidi.
“BBM subsidi merupakan bentuk kehadiran negara untuk menjaga daya beli masyarakat. Karena menggunakan anggaran negara, penyalurannya harus kita jaga bersama. Kalau ada SPBU atau pihak lain yang terbukti melakukan penyalahgunaan, tentu harus diberikan sanksi tegas sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Bambang di Jakarta, Jumat (18/9/2026), seperti dikutip siaran pers.
Bambang meminta Kementerian ESDM, BPH Migas, Pertamina Patra Niaga, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum memperkuat koordinasi pengawasan di lapangan. Menurutnya, praktik penimbunan, penjualan kembali maupun penyalahgunaan BBM subsidi untuk kegiatan yang tidak sesuai peruntukannya harus ditindak agar tidak mengurangi hak masyarakat yang membutuhkan.
Di sisi lain, Bambang menggugah kesadaran dan tenggang rasa masyarakat yang secara ekonomi mampu untuk beralih menggunakan BBM nonsubsidi. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bentuk kepedulian bersama agar Pertalite dan Solar subsidi lebih banyak dinikmati kelompok masyarakat yang memang membutuhkan.
“Dalam kondisi sekarang, kita perlu membangun tenggang rasa, atau semangat tepo seliro. Bagi masyarakat yang mampu, mari menggunakan BBM nonsubsidi. Dengan begitu, kita memberikan ruang lebih besar kepada saudara-saudara kita yang memang membutuhkan subsidi. Ini bukan semata soal aturan, tetapi juga kepedulian dan rasa keadilan,” ujar Kapoksi Partai Golkar di Komisi XII DPR RI ini.
Bambang menilai ketepatan sasaran subsidi menjadi semakin penting di tengah upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat dan memastikan kebutuhan energi tetap terpenuhi. Karena itu, kebijakan subsidi harus mampu melindungi kelompok masyarakat yang membutuhkan sekaligus meminimalkan potensi kebocoran dan penyalahgunaan di lapangan.
Ia juga mengingatkan agar penguatan pengawasan dan penyempurnaan mekanisme penyaluran tidak justru menyulitkan masyarakat yang memang berhak memperoleh BBM subsidi. Menurutnya, pemerintah perlu terus memperbaiki akurasi data dan sistem penyaluran sehingga kebijakan tepat sasaran dapat berjalan tanpa mengurangi akses masyarakat yang membutuhkan.
“Prinsipnya sederhana, yang berhak jangan dipersulit dan yang tidak berhak kita ajak untuk memiliki kesadaran. Kalau pengawasan berjalan, pelanggaran ditindak, data semakin akurat, dan masyarakat mampu memiliki tenggang rasa, kita optimistis BBM subsidi akan semakin tepat sasaran dan benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat yang membutuhkan,” pungkas legislator asal daerah pemilihan Bangka Belitung itu.
(miq/miq)
