Publikpos.com – Berikut adalah informasi terbaru mengenai Transjakarta Laut Dinilai Permudah Mobilitas Warga Kepulauan Seribu yang sedang hangat diperbincangkan.
Jakarta, —
Akademisi Universitas Indonesia (UI), Arry Rahmawan Destianto menyebut rencana ekspansi PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) ke moda transportasi perairan melalui Transjakarta Laut dapat menjawab kebutuhan mobilitas warga Kepulauan Seribu.
Namun, ia mengingatkan agar pengembangan layanan transportasi laut itu disertai perencanaan pembiayaan yang matang dan pelibatan pelaku transportasi lokal.
“Kami mendukung arah Ranperda ini sebagai respons atas kebutuhan layanan yang terpercaya di Kepulauan Seribu. Namun, analisis cost-benefit serta kepastian skema pendanaan untuk setiap moda baik darat, laut, maupun udara harus dipisahkan secara cermat karena struktur teknis dan finansialnya sangat berbeda,” kata Arry dalam keterangan tertulis, Kamis (15/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Arry, pengembangan Transjakarta Laut juga perlu memperhatikan dampak sosial-ekonomi terhadap masyarakat setempat. Tujuannya, agar pemilik kapal tradisional dan tenaga kerja lokal tidak tersisih ketika layanan transportasi tersebut mulai beroperasi.
Karenanya, ia pun mendorong ada skema legalisasi dan pelibatan operator kapal tradisional sebagai mitra dalam ekosistem Transjakarta Laut.
“Proses transisi harus dikelola secara bijak, terutama terkait penyerapan tenaga kerja lokal dan pemilik kapal tradisional. Harus ada skema legalisasi serta inklusi bagi mitra operator lokal agar mereka menjadi bagian utuh dari ekosistem Transjakarta Laut,” ucap dia.
Sementara itu, akademisi UI lainnya, Arman Umar Muiz menyarankan agar pengoperasian Transjakarta Laut dilakukan secara bertahap demi menjaga efisiensi investasi dan mempermudah proses perizinan. Menurutnya, Transjakarta dapat memulai dengan berfokus sebagai operator kapal.
Selain itu, pemerintah juga perlu menyiapkan solusi konkret terkait perizinan, termasuk Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL), serta pembentukan badan hukum atau koperasi bagi operator kapal tradisional.
“Langkah ini penting agar operasional mereka menjadi legal, terintegrasi, dan terjamin kerangka keselamatannya,” kata Arman.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan rencana untuk memperluas bisnis PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) ke sektor transportasi laut hingga udara.
Rencana itu tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Bentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Transportasi Jakarta.
“Ruang lingkup usaha PT Transportasi Jakarta juga diperluas untuk mendukung layanan transportasi yang lebih terintegrasi, mencakup layanan angkutan perairan dan udara, penyediaan dan pengelolaan sarana serta prasarana transportasi, hingga pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan sistem pendukung layanan angkutan,” kata Pramono dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (1/10) siang dikutip dari Antara.
Pemprov DKI saat ini masih mengkaji sejumlah alternatif pengelolaan layanan tersebut, termasuk landasan regulasi dan model bisnis yang dinilai harus efisien serta berorientasi pada pelanggan.
Pengembangan Transjakarta Laut diharapkan dapat memperkuat konektivitas antarpulau sekaligus memudahkan akses warga terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Kehadiran layanan tersebut juga dinilai berpotensi mendorong perekonomian melalui kelancaran arus barang, jasa, dan wisatawan.
Dalam proses pengkajian, Pemprov DKI turut mematangkan skema operasional, standar keselamatan pelayaran, kelayakan dermaga, hingga penyesuaian tarif agar tetap terjangkau.
Pemprov juga memastikan pengembangan layanan laut tidak akan mengganggu mutu dan frekuensi layanan utama Transjakarta di darat. Operasional bus koridor, non-koridor, serta armada penunjang lainnya disebut tetap akan berjalan optimal.
(dis/dal)
