Jakarta, – Pascabencana di Sumatera, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengungkap bagaimana kesiapan infrastruktur, teknologi, dan sistem informasi menjadi penentu efektivitas respons terhadap cuaca ekstrem. BMKG menjadi bagian penting dalam Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sesuai Keppres Nomor 1 Tahun 2026.
“BMKG termasuk anggota bidang pengelolaan data yang dikoordinatori oleh BPS untuk mengelola data tunggal dan terintegrasi lintas kementerian dan daerah,” kata Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Selasa (27/1/2026).
Selain mengelola data, BMKG juga rutin mengirimkan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika setiap hari serta menugaskan tim yang hadir langsung di kantor Satgas PRR Kemendagri. Namun, Faisal mengakui, tantangan terbesar BMKG saat ini adalah keterbatasan alat pemantauan cuaca, khususnya radar.
“Kami hanya memiliki 44 radar cuaca dari kebutuhan ideal 75 unit di seluruh Indonesia, sehingga masih ada blank area yang belum terjangkau,” ungkapnya.
Salah satu wilayah yang belum ter-cover radar BMKG adalah Aceh Jaya, yang justru menjadi daerah rawan banjir akibat luapan sungai. Di Sumatera sendiri, BMKG mengoperasikan radar cuaca di Bandara Sultan Iskandar Muda, Kualanamu, Nias, dan Padang.
Selain radar, BMKG juga mengandalkan sistem pemantauan lainnya seperti AWOS di bandara, AWS, dan ARG yang tersebar di berbagai titik untuk mendukung pemantauan pascabencana. Dari sisi layanan informasi, BMKG kini menyediakan prakiraan cuaca berlapis mulai dari nowcasting satu hingga enam jam ke depan, harian, mingguan, hingga prakiraan musiman dan enam bulanan.
“Informasi kami terbagi antara meteorologi yang cepat berubah dan informasi iklim untuk prakiraan jangka menengah hingga panjang,” jelas Faisal.
Tak berhenti di sana, BMKG juga tengah mengembangkan platform diseminasi informasi yang lebih luas, termasuk melalui WhatsApp group, call center, serta peningkatan antarmuka berbasis kecerdasan buatan.
“Kami sedang meningkatkan interface BMKG dengan melibatkan AI agar mampu bersaing dengan platform cuaca global,” katanya.
BMKG juga aktif melakukan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di empat provinsi Sumatra dengan dukungan BNPB. Saat ini, satu pesawat disiagakan masing-masing di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
“Tingkat keberhasilannya di atas 30% dalam mengurangi curah hujan,” ungkap Faisal.
Faisal menambahkan, kondisi tanah yang jenuh di akhir musim hujan, ditambah sedimentasi sungai yang belum dinormalisasi, membuat hujan sedang sekalipun bisa memicu banjir besar dan longsor.
“Dengan hujan di bawah 50 mm per hari saja, seperti di Aceh Jaya, sudah bisa terjadi luapan sungai yang masif,” katanya.
Ke depan, BMKG memprediksi Sumatra akan memasuki fase cuaca yang dinamis. Februari cenderung mulai mengering di Aceh dan Sumatra Utara bagian timur, bahkan muncul potensi karhutla, sebelum curah hujan kembali meningkat pada Maret hingga Mei.
“Sumatra bagian utara mengalami dua kali musim hujan dan dua kali musim kemarau dalam setahun dengan intensitas berbeda,” kata Faisal.
(fys/wur)
