Publikpos.com – Berikut adalah informasi terbaru mengenai Rencana Jepang Bangun Masjid Tuai Penolakan, Warga Sampaikan Ketakutan yang sedang hangat diperbincangkan.
Jakarta, – Rencana pembangunan masjid pertama di Kota Fujisawa, kawasan pesisir yang berjarak sekitar satu jam dari Tokyo, memicu penolakan dari sebagian warga. Proyek tersebut memunculkan perdebatan mengenai perubahan sosial, imigrasi, hingga identitas masyarakat di Jepang.
Penolakan terhadap pembangunan masjid mencerminkan meningkatnya kekhawatiran sebagian masyarakat di tengah bertambahnya jumlah pekerja asing yang datang ke Jepang untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja akibat penurunan dan penuaan populasi.
“Hal ini membuat saya khawatir tentang bagaimana komunitas kami mungkin berubah. Sejujurnya, mungkin saya hanya takut pada hal yang belum saya ketahui,” ujar warga Fujisawa, Noriko Izumizawa, seperti dikutip BBC, Rabu (29/7/2026),
Izumizawa mengaku mulai merasa cemas dengan semakin terlihatnya komunitas Muslim di lingkungan tempat tinggalnya. Ia juga menilai perdebatan mengenai isu imigrasi di Amerika Serikat (AS) dan Eropa turut memengaruhi pandangannya terhadap perubahan yang terjadi di Jepang.
Penolakan terhadap proyek masjid sempat memicu aksi protes di sekitar stasiun kereta lokal pada awal tahun ini. Sebagian warga menilai bangunan masjid yang direncanakan berukuran lebih besar dibanding kuil Shinto di dekatnya sehingga dianggap kurang menghormati tradisi setempat.
Di sisi lain, penolakan tersebut juga memicu maraknya ujaran kebencian dan disinformasi di media sosial. Sejumlah masjid dilaporkan menerima telepon dan surat elektronik bernada kasar, sehingga kelompok anti-diskriminasi menggelar aksi tandingan untuk menyerukan penghentian kebencian terhadap komunitas Muslim.
Pemilik kedai kopi yang berada di dekat lokasi pembangunan, Hiroki Suzuka, justru mengajak masyarakat membuka ruang dialog. Menurutnya, memahami Islam dan mengenal nilai-nilai yang dianut umat Muslim merupakan langkah penting untuk mengurangi kesalahpahaman.
Hal senada disampaikan pengusaha asal Sri Lanka yang telah lama menetap di Jepang, Mohamed Mohideen. Ia menilai dialog yang lebih intensif diperlukan agar masyarakat dan komunitas Muslim dapat saling memahami.
“Di media sosial, ada banyak sekali komentar seperti ‘Keluar dari Jepang’ dan ‘Pulanglah ke negara asalmu’. Orang-orang juga mulai mendatangi masjid dan berteriak melontarkan makian,” katanya.
Sementara itu, perwakilan Masjid Yashio di Prefektur Saitama, Shakeel Mohamed, juga menegaskan komunitas Muslim berupaya menghormati aturan dan budaya Jepang.
“Kami melakukan segala upaya untuk menghormati cara hidup di Jepang dan mematuhi aturan. Kesopanan juga sangat penting, bahkan untuk hal sederhana seperti menyapa orang,” ujarnya.
Dilema Imigrasi Versus Identitas Nasional Jepang
Perdebatan mengenai pembangunan masjid terjadi di tengah meningkatnya jumlah warga asing di Jepang. Guru Besar Emeritus Universitas Waseda, Hirofumi Tanada, mencatat populasi Muslim di Jepang mencapai sekitar 420.000 jiwa pada akhir 2024, naik dari sekitar 230.000 jiwa pada 2019.
Pertumbuhan populasi Muslim ini mencerminkan tren nasional di mana jumlah warga asing-yang mayoritas berasal dari China, Vietnam, Korea Selatan, dan Filipina-melampaui angka empat juta jiwa pada 2025. Data pemerintah menunjukkan rekor 2,57 juta warga asing bekerja di Jepang pada tahun yang sama, di saat populasi warga lokal menyusut hampir satu juta jiwa.
Pemerintah Jepang selama ini menghindari sebutan “negara imigran” dan lebih mendorong penggunaan visa sementara. Sistem ini kerap dikritik oleh berbagai pihak sebagai bentuk imigrasi terselubung (stealth immigration).
Perdana Menteri Sanae Takaichi mengambil sikap konservatif yang sangat kuat menentang imigrasi skala besar. Pada Juni 2026, pemerintah Jepang memutuskan menaikkan biaya visa bagi warga negara asing hingga lima kali lipat setelah tidak pernah menaikkannya selama hampir 50 tahun.
Pemerintah Jepang kini juga berencana menambah sekitar 230 personel di Badan Layanan Imigrasi untuk memperketat penegakan hukum terhadap warga asing yang tinggal melebihi izin (overstay). Pejabat berwenang bahkan mempertimbangkan pembatasan kuota untuk mengelola jumlah warga asing di dalam negeri.
(tps/tfa)
Add
as a preferred
source on Google
