Publikpos.com – Berikut adalah informasi terbaru mengenai Purbaya Ungkap Alasan Prabowo Minta Bank Negara Buatkan Rekening Warga yang sedang hangat diperbincangkan.
Jakarta, —
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap alasan Presiden Prabowo Subianto meminta bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menyiapkan rekening bagi masyarakat yang belum memiliki rekening.
Purbaya mengatakan pembukaan rekening warga salah satunya ditujukan agar penyaluran bantuan pemerintah dapat lebih cepat dan tepat sasaran. Rekening masyarakat nantinya juga dapat dihubungkan dengan berbagai data pemerintah.
“(Tujuannya) kalau setiap bantuan betul-betul cepat dan tepat sasaran. Bansos dan lain-lain. Itu rencana Pak Presiden seperti itu,” ujar Purbaya ketika ditemui wartawan di wilayah Sunter, Jakarta Utara, Selasa (8/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia mengatakan terdapat kemungkinan masyarakat berusia di atas 18 tahun yang belum memiliki rekening akan dibuatkan rekening secara otomatis. Namun, Purbaya menegaskan rencana tersebut masih dalam tahap pembahasan awal.
“Kelihatannya setiap orang yang umurnya di atas 18 tahun akan dibukakan rekening, yang belum punya rekening,” katanya.
Menurut Purbaya, data kependudukan nantinya dapat dipadankan dengan data perbankan dan sistem terkait untuk memastikan masyarakat yang belum memiliki rekening dapat teridentifikasi.
[Gambas:Youtube]
“Ada kemungkinan juga nanti setiap orang yang bikin KTP langsung otomatis dibuatkan rekeningnya,” ujarnya.
Purbaya mengatakan langkah tersebut diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan sekaligus membuat penyaluran berbagai program pemerintah lebih terintegrasi.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Prabowo telah meminta BRI dan Bank Syariah Indonesia (BSI) mempersiapkan rekening bagi masyarakat.
“Tadi Bapak Presiden meminta agar penduduk Indonesia itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat,” kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (7/9).
Airlangga mengatakan proses tersebut nantinya akan mengacu pada data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) yang dipadankan dengan sistem di Bank Indonesia. Sistem pembayaran juga akan memanfaatkan QRIS.
“Nah ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusi keuangan kita bisa mencapai seoptimal mungkin, lebih tinggi dari yang sudah kita capai,” ungkap Airlangga.
(lau/ins)
