Publikpos.com – Berikut adalah informasi terbaru mengenai Purbaya Rancang Defisit APBN 2027 di Level 1,8-2,4% PDB yang sedang hangat diperbincangkan.
Jakarta, – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan target defisit APBN di hadapan para anggota DPR RI pada Sidang Paripurna ke-21 Masa Persidangan V 2025-2026 DPR RI sekaligus pembacaan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027.
Purbaya mengatakan Presiden Prabowo Subianto menargetkan defisit anggaran mencapai 1,8% sampai dengan 2,4% dari produk domestik bruto (PDB).
“Postur makrofiskal 2027 didesain secara kolaboratif, terarah dan terukur, dengan defisit APBN ditargetkan dapat dijaga kisaran 1,8% sampai dengan 2,4% dari PDB,” kata Purbaya dalam pidatonya di Sidang Paripurna sekaligus pembacaan KEM-PPKF 2027, Selasa (9/6/2026).
Purbaya menambahkan, untuk mencapai target defisit APBN tersebut, pihaknya akan menargetkan rasio pendapatan negara di 2027 mencapai sekitar 11,82% sampai dengan 12,40% dari PDB. Sedangkan anggaran belanja didesain mencapai 13,62% hingga 14,80% dari PDB pada 2027.
“Pemerintah terus mendorong upaya optimalisasi pendapatan negara, baik melalui perluasan basis penerimaan maupun pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik,” lanjut Purbaya.
Sejalan dengan hal tersebut, pihaknya berkomitmen untuk terus melakukan optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga keberlanjutan ekonomi investasi dan pelestarian lingkungan. Komitmen ini diwujudkan melalui penguatan sistem perpajakan yang adaptif terhadap perubahan struktur ekonomi.
“Peningkatan kepatuhan wajib pajak dilakukan dengan memanfaatkan teknologi dan analisis big data guna memperkuat efektivitas pengawasan, memperluas basis perbajakan, dan mengoptimalkan potensi penerimaan negara secara berkesinambungan,” jelas Purbaya.
Di sisi lain, pemerintah juga tetap memberikan insentif fisikal secara terarah, selektif dan terukur kepada sektor-sektor strategis yang memiliki nilai tambah tinggi bagi perekonomian.
Dari sisi penerimaan negara bukan pajak, optimalisasi dilakukan melalui penguatan penerimaan berbasis sumber daya alam, peningkatan tata kelola yang transparan dan akuntabel, dan inovasi layanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Upaya ini didukung oleh pengawasan dan penegakan hukum yang lebih kuat, serta optimalisasi penagihan piutang untuk memaksimalkan potensi penerimaan negara,” ujar Purbaya.
(chd/mij)
Add
as a preferred
source on Google
