Jakarta, – Pemerintah Guatemala menetapkan keadaan darurat di dua kotamadya wilayah barat negara itu menyusul serangan bersenjata yang menewaskan sedikitnya lima orang. Langkah ini diambil setelah kelompok bersenjata menyerang pos militer dan kantor polisi, memblokir jalan, serta membajak bus.
Presiden Guatemala Bernardo Arévalo mengatakan keadaan darurat diberlakukan selama 15 hari di Nahuala dan Santa Catarina Ixtahuacan, Departemen Solola.
“Kelompok kriminal berusaha memaksa pasukan keamanan mundur agar dapat menguasai wilayah tersebut,” kata Arévalo, seraya menegaskan pemerintah akan memperkuat pengamanan, seperti dikutip The Associated Press, Senin (15/12/2025).
“Kita berada pada momen kritis bagi Departemen Solola dan keamanan negara,” ujar Arévalo saat konferensi pers didampingi Menteri Dalam Negeri Marco Villeda dan Pelaksana Tugas Menteri Pertahanan sekaligus Kepala Staf Umum, José Giovanni MartÃnez Milán.
Arévalo juga memperlihatkan rekaman video dan foto insiden Sabtu lalu. Dalam gambar tersebut terlihat orang-orang bersenjata, sebagian mengenakan pakaian kamuflase atau seragam mirip militer, helm, rompi anti peluru, serta membawa senjata kaliber tinggi, menembak dan berlindung hanya beberapa meter dari jalan utama yang ramai.
Menurut Arévalo, kelompok kriminal yang terlibat berkaitan dengan praktik pemerasan dan perdagangan narkoba, serta menjadi ancaman serius bagi warga setempat. “Masyarakat tidak sendirian,” tegasnya.
Menteri Dalam Negeri Marco Villeda menyebut lima orang tewas dalam rangkaian serangan tersebut. Namun, sehari sebelumnya Direktur Kepolisian Sipil Nasional David Botero menyatakan korban tewas mencapai enam orang, termasuk seorang tentara. Insiden ini diyakini bermula sejak Kamis, ketika pos militer diserang dan menyebabkan empat orang luka-luka.
Kedua kotamadya tersebut telah lama berselisih soal akses sumber air dan jalan lokal yang diklaim masing-masing pihak. Perselisihan puluhan tahun itu telah memicu banyak korban jiwa. Meski demikian, Arévalo menekankan serangan kali ini bukan konflik antarwarga.
“Dalam kasus ini, tidak ada serangan antar komunitas. Ini adalah serangan terhadap pos militer, yang dilakukan secara sengaja dan spesifik,” ujarnya.
Dalam status darurat, pemerintah membatasi hak berkumpul di ruang terbuka, demonstrasi publik, serta kegiatan yang berpotensi mengganggu layanan umum dan kebebasan bergerak. Otoritas juga berwenang membubarkan paksa pertemuan atau aksi yang melibatkan senjata maupun kekerasan, serta membatasi hak membawa senjata.
Â
(luc/luc)
