Publikpos.com – Berikut adalah informasi terbaru mengenai Polisi India Kejar-Tangkap Demonstran, New Delhi Sampai Lockdown yang sedang hangat diperbincangkan.
Jakarta, – Kepolisian India menahan puluhan demonstran di ibu kota New Delhi pada Sabtu (10/10/2026). Aparat juga memperketat pengamanan dengan mengerahkan ribuan personel serta membatasi transportasi dan layanan telekomunikasi menjelang aksi protes kaum muda yang menuntut Kepala Komisi Pemilihan Umum India Gyanesh Kumar mundur.
Mengutip Financia Times, aksi yang digerakkan kelompok pemuda bernama “Cockroach” tersebut bertujuan mengumpulkan ribuan demonstran untuk memprotes revisi daftar pemilih. Kebijakan itu dinilai para pengkritik menguntungkan Partai Bharatiya Janata (BJP) yang dipimpin Perdana Menteri Narendra Modi.
Berdasarkan laporan Reuters, rekaman televisi memperlihatkan polisi mengejar puluhan demonstran muda di kawasan pusat bisnis New Delhi. Sejumlah demonstran yang mengenakan ransel kemudian dimasukkan ke kendaraan aparat dan dibawa pergi.
Seorang sumber kepolisian mengatakan kepada Reuters, sekitar 200 demonstran ditahan di kawasan tersebut. Sementara itu, seorang juru bicara kepolisian menyebut salah satu pendukung aksi yang ditahan di luar Delhi adalah Dhruv Rathee, tokoh populer di YouTube.
Pengamanan ketat juga dilakukan di berbagai akses masuk kota. Menurut saksi Reuters, polisi menghentikan bus dan memeriksa penumpangnya untuk mencari demonstran. Mobil dan kendaraan lainnya juga menjalani pemeriksaan di sejumlah titik masuk ke ibu kota.
Stasiun metro dan pasar ditutup, sedangkan layanan internet seluler ditangguhkan. Barikade dan blok beton dipasang untuk membatasi lalu lintas. Kendaraan pengendali massa yang dilengkapi pelontar gas air mata juga ditempatkan di sejumlah jalur utama.
Pendiri kelompok Cockroach Janta Party (CJP), Abhijeet Dipke, mempertanyakan langkah pemerintah yang dinilainya terlalu keras menghadapi demonstrasi tersebut.
“Mengapa perdana menteri begitu takut terhadap kaum muda negara ini, terhadap rakyat negara ini?” ujar Dipke pada Sabtu, sebelum bertolak ke Delhi, dikutip dari Financial Times, Sabtu (10/10/2026).
“Mengapa semua layanan kereta api harus ditutup, metro ditutup, internet diputus, jalanan ditutup? Ini tidak lain adalah ketakutan,” katanya kepada kantor berita ANI di Mumbai.
Para demonstran berencana berkumpul di Jantar Mantar, lokasi demonstrasi yang ditetapkan pemerintah di pusat New Delhi, pada pukul 10.00 waktu setempat.
Aksi yang dipromosikan CJP sebagai upaya untuk “Menyelamatkan Demokrasi” atau Save Democracy itu direncanakan menjadi demonstrasi terbesar dalam rangkaian protes yang dimulai pekan lalu.
Aksi tersebut dipicu laporan surat kabar Indian Express yang menyebut sejumlah deputi Kumar mempertanyakan dan berbeda pendapat dengannya terkait revisi daftar pemilih yang menghapus sekitar 130 juta nama pemilih.
Jumlah tersebut bahkan melampaui populasi Jepang.
Partai-partai oposisi telah lama menuduh pemerintah berupaya memanipulasi daftar pemilih demi keuntungan politik. Tuduhan itu kembali menguat setelah laporan tersebut diterbitkan.
Kumar belum memberikan komentar atas tuduhan tersebut. Namun, Komisi Pemilihan Umum India dan BJP telah membantahnya.
BJP menyatakan popularitas Modi dan pertumbuhan ekonomi India merupakan faktor utama di balik dominasi elektoral partai tersebut. BJP juga menuding partai-partai oposisi menyesatkan masyarakat karena tidak mampu memenangkan pemilihan umum.
Meski demikian, demonstrasi yang berlangsung hampir setiap hari oleh kelompok oposisi menjadi tantangan politik baru bagi Modi. Aksi tersebut juga terjadi hanya beberapa bulan setelah demonstrasi serupa memaksa menteri pendidikan India mengundurkan diri terkait kebocoran soal ujian.
Selain itu, rangkaian protes ini berlangsung menjelang sejumlah pemilihan penting di tingkat negara bagian yang dijadwalkan mulai awal 2027. Salah satunya adalah pemilihan di Uttar Pradesh, negara bagian dengan populasi terbesar di India yang saat ini dikuasai BJP.
Pada Jumat, kepolisian Delhi menyatakan tidak memberikan izin untuk demonstrasi tersebut dan memperingatkan bahwa para pelanggar akan menghadapi tindakan hukum.
Menurut kepolisian, pembatasan sementara yang bersifat preventif diberlakukan untuk mengatur pergerakan masyarakat, mencegah kepadatan berlebihan, menjaga ketertiban umum, serta memastikan keselamatan demonstran dan warga lainnya di kawasan terdampak.
Namun, para pemimpin CJP menolak keputusan kepolisian dan menegaskan akan tetap melanjutkan aksi karena demonstrasi merupakan hak fundamental mereka.
Para demonstran menuduh BJP memanfaatkan revisi daftar pemilih untuk memengaruhi hasil pemilu, dengan melibatkan pejabat yang ditunjuk pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, termasuk Kumar.
Partai-partai oposisi juga menyatakan penghapusan nama pemilih telah memengaruhi hasil sejumlah pemilihan negara bagian yang dimenangkan BJP baru-baru ini. Mereka menilai persoalan tersebut menimbulkan keraguan terhadap proses pemilu di India, negara demokrasi terbesar di dunia.
Data Komisi Pemilihan Umum India yang juga dikutip BJP menunjukkan sekitar 130 juta entri nama telah dihapus dari daftar pemilih selama proses verifikasi.
Dari jumlah tersebut, sekitar 63 juta orang tercatat telah pindah tempat tinggal, 30 juta orang tidak dapat ditemukan, dan 28 juta orang telah meninggal dunia.
Komisi Pemilihan Umum menjelaskan angka tersebut merupakan entri pemilih yang ditandai selama tahap penyusunan draf revisi. Proses verifikasi juga belum selesai, sehingga jumlah tersebut belum merupakan hasil akhir.
Komisi menambahkan, pemilih yang namanya terhapus secara keliru masih dapat mendaftarkan diri kembali.
(dce)
