Publikpos.com – Berikut adalah informasi terbaru mengenai Pemerintah Tetapkan Kebijakan WFH 1 Hari bagi ASN Berlaku Tiap Jumat yang sedang hangat diperbincangkan.
Jakarta –
Pemerintah telah menetapkan kebijakan bekerja dari rumah atau WFH sehari dalam sepekan. WFH satu hari itu akan berlaku tiap hari Jumat
“Penerapan work from home bagi ASN di instansi pusat dan daerah yang dilakukan satu hari kerja dalam seminggu yaitu tiap hari Jumat,” kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers yang digelar virtual, Selasa (31/3/2026).
Airlangga mengatakan kebijakan ini hanya berlaku untuk aparatur sipil negara (ASN). Kebijakan ini juga untuk mendorong tata kelola pelayanan berbasis digital
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Seperti diketahui, kebijakan WFH satu hari dalam sepekan merupakan langkah pemerintah dalam efisiensi BBM imbas dampak perang di Timur Tengah. Pekan lalu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut keputusan tersebut sudah ditetapkan dan segera disampaikan ke publik.
“Pokoknya sudah ditetapkan pekan ini,” kata Airlangga usai menemani Presiden Prabowo Subianto menerima pengusaha Amerika Serikat (AS) Ray Dalio di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/3).
Usai rapat kerja dengan Komisi II DPR RI pada Senin (30/3), Mendagri Tito Karnavian mengatakan setelah pengumuman resmi pemerintah, Kemendagri akan memberikan imbauan kepada pemda. Tito belum memerinci soal imbauan teknis yang akan disampaikan kepada kepala daerah.
“Besok (hari ini) diumumkan,” katanya.
Belum Ada Kenaikan BBM
Di tengah gejolak perang di Timteng yang berdampak pada pasokan minyak dunia, pemerintah juga telah memastikan tidak berencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan keputusan itu diambil atas arahan langsung Presiden Prabowo Subianto.
“Jadi perlu kami sampaikan bahwa setelah kami melakukan koordinasi, dalam hal ini pemerintah dan Kementerian ESDM bersama dengan Pertamina dan atas petunjuk dari Bapak Presiden, Bapak Presiden selalu mengedepankan kepentingan rakyat dan kepentingan masyarakat di dalam mengambil sebuah keputusan,” kata Prasetyo kepada wartawan, Selasa (31/3/2026).
“Oleh karena itulah, Pertamina menyatakan bahwa Pertamina belum akan melakukan penyesuaian harga baik untuk BBM subsidi maupun BBM nonsubsidi,” lanjutnya.
Prasetyo mengimbau masyarakat tidak terpengaruh oleh isu yang belum jelas kebenarannya. Dia menjamin pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas harga demi melindungi daya beli masyarakat.
Dia mengatakan ketersediaan BBM juga aman. Dia meminta masyarakat tidak khawatir.
“Tidak perlu resah karena ketersediaan BBM kami jamin. Kita jamin. Dan harga tidak terjadi penyesuaian,” ujarnya.
(ygs/imk)
