Publikpos.com – Berikut adalah informasi terbaru mengenai Menlu Tata Buka Suara RI Calonkan Menkes Budi Gunadi Jadi Sekjen WHO yang sedang hangat diperbincangkan.
Jakarta, – Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Armanatha Nasir membeberkan alasan Indonesia mencalonkan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Pencalonan tersebut merupakan bagian dari upaya Indonesia mendorong terciptanya arsitektur kesehatan global yang lebih adil, khususnya bagi negara berkembang.
Dalam pidatonya, Tata menegaskan bahwa Indonesia terus berupaya memperkuat sistem multilateral agar lebih efektif, representatif, dan transparan. Hal ini pun penting untuk mengakomodasi kepentingan negara-negara berkembang atau Global South.
“Begitu pula pencalonan Menteri Kesehatan kita sebagai Director-General WHO, demi arsitektur kesehatan global yang lebih adil bagi negara berkembang,” ujar Tata dalam pidatonya, Senin (12/10/2026).
Menurut dia, sistem multilateral dan hukum internasional merupakan fondasi penting bagi ketahanan global. Namun, ia mengakui sistem multilateral saat ini belum sepenuhnya berpihak kepada negara berkembang.
“Untuk itu, kita akan terus dorong langkah-langkah untuk memperkuat sistem multilateral atau mendorong multilateral reform. Dan kita tidak hanya mengetuk pintu dari luar, kita ikut memperbaiki rumah dari dalam,” katanya.
Tata mencontohkan langkah Indonesia yang terpilih sebagai anggota Dewan Auditor PBB atau UN Board of Auditors pada 2025. Keanggotaan tersebut menjadi salah satu upaya Indonesia untuk memperkuat akuntabilitas dan transparansi organisasi internasional.
Ia menyebut upaya itu telah dirintis sejak masa Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pada 2022. Lalu ini kemudian dilanjutkan oleh Sugiono hingga Indonesia berhasil terpilih pada 2025.
“Inilah teman-teman contoh nyata kesinambungan. Tongkat estafet berpindah tangan, tapi larinya tetap ke arah yang sama,” ujar Tata.
Selain pencalonan Menkes sebagai pimpinan WHO, Indonesia juga mencalonkan diri sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2029-2030. Langkah tersebut ditujukan untuk mendorong Dewan Keamanan PBB menjadi lebih efektif, representatif, transparan, dan demokratis.
(sef/sef)
