Menantang Arus dan Terowongan MRT, Wujudkan Pedestrian Deck Dukuh Atas

Membangun sebuah jalur pejalan kaki di kawasan Dukuh Atas sekilas terdengar sederhana. Namun di balik rencana pembangunan Pedestrian Deck Dukuh Atas, PT MRT Jakarta (Perseroda) justru menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks.

Mulai dari membangun struktur di atas sungai dan di sela-sela terowongan MRT yang masih beroperasi, menjaga rumah pompa tetap berfungsi selama konstruksi, hingga menyatukan banyak operator transportasi dan pemilik aset agar kawasan tersebut benar-benar terintegrasi.

Proyek pedestrian deck berbentuk melingkar itu menjadi bagian dari pengembangan kawasan Transit Oriented Development (TOD) Dukuh Atas yang ditargetkan menghubungkan enam moda transportasi, yakni MRT Jakarta, KRL Commuter Line, LRT Jakarta, LRT Jabodebek, Kereta Bandara, dan TransJakarta.

Infrastruktur ini juga diharapkan menciptakan perpindahan antarmoda yang lebih mudah melalui jaringan pejalan kaki yang saling terhubung.

Tak Sekadar Bangun Jembatan Pejalan Kaki

Bagi MRT Jakarta, pembangunan pedestrian deck bukan sekadar menghadirkan jembatan baru bagi pejalan kaki. Infrastruktur tersebut merupakan bagian dari mandat perusahaan dalam mengembangkan kawasan berbasis transit di sekitar stasiun MRT.

TOD Planning Department Head MRT Jakarta Sagita Devi menjelaskan pengembangan kawasan berbasis transit tak hanya berfokus pada pembangunan jalur kereta maupun operasional MRT, tetapi juga mendorong integrasi antarmoda, peningkatan konektivitas pejalan kaki, penataan ruang publik, hingga pengembangan kawasan yang mampu mendorong aktivitas ekonomi.

Menurut Sagita, selama hampir tujuh tahun MRT beroperasi, salah satu fokus pengembangan kawasan TOD adalah meningkatkan konektivitas pejalan kaki dengan menghubungkan stasiun, bangunan, dan ruang publik secara seamless.

Langkah tersebut diharapkan dapat mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum.

[Gambas:Youtube]

Ia mengatakan pengembangan kawasan tersebut tidak dapat dilakukan MRT sendirian. Perencanaan kawasan TOD harus melibatkan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, operator transportasi, hingga pemilik lahan dan bangunan di sekitar kawasan agar memiliki arah pengembangan yang sama.

“Kalau misalnya dalam pengelolaan kawasan TOD ini kita memang enggak bisa bergerak sendiri dan kita butuh kolaborasi dari semua stakeholders dalam pengembangannya,” kata Sagita dalam workshop MRT Jakarta Fellowship Program 2026, Kamis (30/7).

Menurut dia, kolaborasi tersebut diperlukan agar pembangunan kawasan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling terhubung dan menciptakan manfaat yang lebih luas bagi pengguna transportasi maupun aktivitas di sekitar kawasan.

Membangun di Kawasan yang Sudah Padat

Visi menghubungkan kawasan melalui jaringan pejalan kaki itu, menurut Advisor Program Management Office Division MRT Jakarta Agus Trihan, berhadapan dengan kondisi lapangan yang jauh lebih rumit dibanding yang terlihat dalam desain.

“PR-nya bikin proyek ini ada dua, teknis sama administratif,” kata Agus.

Dari sisi teknis, sebagian pondasi pedestrian deck harus dibangun di antara terowongan MRT yang masih beroperasi. Struktur bentangnya juga harus melintasi sungai dan Jalan Jenderal Sudirman tanpa mengganggu aktivitas di bawahnya.

“Terus ada pondasi yang harus berada di antara terowongan MRT. Lalu bentang kolom dari sini ke sini itu 66 meter di atas sungai. Sini-sini 66 (meter) juga di atas jalan,” ujarnya.

Tantangan lainnya adalah keberadaan rumah pompa di sisi selatan kawasan. Menurut Agus, fasilitas tersebut harus tetap beroperasi selama proses pembangunan karena berperan mengendalikan genangan di underpass Sudirman.

“Itu ketika pembangunan kita harus maintain biar tetap beroperasional. Karena kita enggak bisa kalau dia mati, itu cepat naik air di underpass, lalu cepat banjir,” katanya.

Selain tantangan konstruksi, proyek ini juga menuntut koordinasi lintas instansi karena jalur pedestrian deck akan melintasi aset milik berbagai pihak, mulai dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan, PT KAI, Railink, pemerintah pusat, hingga sejumlah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“Jadi memang cukup banyak ya, stakeholders-nya sangat banyak. Dan di area yang cukup padat dan sensitif. Jadi itu tantangan yang kita hadapi, selain teknis adalah banyaknya stakeholders yang harus di-manage,” ujar Agus.