Legislator Gerindra Ajak Publik Awasi Program Makan Bergizi Gratis

Jakarta –

Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Wihadi Wiyanto mengajak masyarakat berperan aktif mengawal dan mengawasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar manfaatnya benar-benar diterima para siswa sesuai ketentuan.

Menurutnya, pengawasan publik penting untuk memastikan kualitas makanan, porsi, hingga kebersihan dapur penyelenggara tetap terjaga.

Ajakan tersebut disampaikan Wihadi saat menggelar Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di rumah konstituen Partai Gerindra, Desa Tegalkodo, Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro.

Sebagai anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Timur IX yang meliputi Kabupaten Bojonegoro dan Tuban, Wihadi menegaskan Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program strategis pemerintah yang perlu dikawal bersama agar pelaksanaannya berjalan sesuai tujuan.

Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi negatif mengenai Program MBG yang beredar di media sosial tanpa melihat kondisi sebenarnya di lapangan. Sebaliknya, masyarakat diminta ikut mengawasi secara langsung dan melaporkan apabila menemukan penyimpangan.

“Kalau ada dapur SPPG yang tidak higienis atau makanan yang disajikan tidak sesuai ketentuan, silakan difoto dan dilaporkan. Program ini harus benar-benar dinikmati masyarakat, jangan sampai ada yang memotong hak penerima,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (4/8/2026).

Menurutnya, setiap siswa penerima manfaat harus memperoleh makanan sesuai standar yang telah ditetapkan pemerintah. Ia menegaskan tidak boleh ada pengurangan porsi maupun kualitas makanan yang diterima peserta program.

Ia mencontohkan, apabila dalam menu telah ditentukan terdapat satu butir telur, maka jumlah tersebut harus diberikan secara utuh kepada penerima manfaat. Karena itu, ia mengingatkan agar tidak ada pihak yang mengurangi hak masyarakat.

Selain itu, masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila menemukan makanan yang basi, rusak, atau tidak layak dikonsumsi. Menurutnya, laporan tersebut penting agar persoalan dalam pengelolaan program dapat segera ditindaklanjuti.

“Kalau makanannya tidak layak atau basi, segera sampaikan. Berarti ada yang salah dalam pengelolaannya. Tapi jangan mengada-ada, laporkan sesuai kondisi yang sebenarnya,” katanya.

Ia menekankan pengawasan masyarakat harus dilakukan secara objektif dan berdasarkan fakta sehingga setiap laporan dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di berbagai daerah.

Selain membahas Program MBG, ia juga menyerap aspirasi masyarakat terkait distribusi pupuk bersubsidi. Ia mengatakan persoalan sulitnya memperoleh pupuk selama ini menjadi salah satu keluhan utama petani yang kerap diterimanya saat menjalankan tugas sebagai wakil rakyat.

Dalam dialog bersama warga dan pemerintah desa, masyarakat menyampaikan distribusi pupuk bersubsidi kini mulai membaik dan lebih mudah diperoleh dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Meski demikian, jumlah pupuk yang tersedia dinilai masih belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan petani.

Menanggapi hal tersebut, ia berkomitmen akan kembali mengevaluasi sistem penyaluran pupuk bersubsidi agar distribusinya semakin efektif, tepat sasaran, dan mudah diakses oleh petani yang benar-benar membutuhkan.

Ia menambahkan, ke depan penyaluran berbagai barang bersubsidi, termasuk pupuk, akan diperkuat melalui Koperasi Desa Merah Putih. Kehadiran koperasi tersebut diharapkan mampu memperpendek rantai distribusi sekaligus mempermudah masyarakat memperoleh kebutuhan bersubsidi.

“Nantinya barang-barang subsidi, termasuk pupuk, bisa dibeli melalui Koperasi Desa Merah Putih. Harapannya petani semakin mudah mendapatkan pupuk bersubsidi,” jelasnya.

Menutup kegiatan, Wihadi mengajak masyarakat untuk terus memanfaatkan keberadaan wakil rakyat, baik di tingkat DPRD maupun DPR RI, sebagai jembatan dalam menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi di daerah.

(prf/ega)