Jakarta –
Ketua KPK Setyo Budianto menyoroti predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di sejumlah kementerian dan lembaga. Dia meminta agar Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk merumuskan pemaknaan ulang WBK agar tak disalahartikan.
“(Tulisan WBK) sering dipasang di beberapa tempat artinya sepenuhnya itu adalah sebuah simbol. Sama seperti tulisan dilarang merokok, di tempat itu kita tidak boleh merokok tapi di tempat lain boleh,” kata Setyo saat menyampaikan sambutan dalam acara puncak Hakordia 2025 di Komplek Kepatihan Yogyakarta, Selasa (9/12/2025).
“Jangan kemudian dikonotasikan di saat ada tulisan WBK di situ tidak boleh korupsi, di situ tidak boleh transaksional, harus kemudian ngomong sama partnernya, bro ini daerah wilayah bebas korupsi kita harus cari tempat di mana? Cari cafe, cari restoran-restoran wah rame ini banyak hotel, cari tempat mana? Ke kamar hotel bukan,” tambahnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Setyo berharap setiap orang tidak melakukan korupsi bukan karena ada tulisan, melainkan atas keinginan sendiri. Perilaku antikorupsi, kata Setyo, seharusnya ada pada diri setiap orang.
“Makanya kalau perlu dari Kementerian PANRB mungkin kita bisa merumuskan kembali istilah-istilah WBK itu wilayah bebas korupsi mungkin ya itu sebagai pengingat lah, symbol, tapi setidaknya itu masuk dalam sanubari dan kalbu kita untuk tidak lagi melakukan bukan karena ada tulisan tapi memang karena memang perilakunya sudah baik, sudah tidak ada lagi keinginan untuk melakukan hal-hal tersebut,” sebutnya.
Setyo berharap istilah WBK tidak lagi digunakan di kemudian hari. Dia menegaskan bahwa WBK ini hanyalah sebuah simbol.
“Ya, sekali lagi simbol, tapi simbol yang tertulis, yang ada di beberapa tempat, ya, untuk menggugah dan mengingatkan. Ya, saya berharap bahwa simbol ini suatu saat nanti nggak perlu lagi, suatu saat, gitu,” pungkasnya.
Diketahui, puncak perayaan Hakordia 2025 yang digelar KPK berlangsung hari ini di Yogyakarta. Turut hadir sejumlah tokoh hingga Menteri diantaranya Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno.
(ial/ygs)
