Publikpos.com – Berikut adalah informasi terbaru mengenai Ketua KPK Kepikiran Harun Masiku Belum Tertangkap, Eks Penyidik Usul Timsus yang sedang hangat diperbincangkan.
Ketua KPK Setyo Budiyanto mengaku pencarian buron Harun Masiku yang masih belum menemukan titik terang hingga saat ini menjadi beban pimpinan KPK. Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap meminta lembaga antirasuah itu membentuk tim khusus (timsus) dalam memburu Harun.
“KPK harus lebih giat lagi, membentuk tim khusus menangkap keberadaan Harun Masiku,” kata Yudi saat dihubungi, Senin (3/8/2026).
Yudi menyoroti sikap KPK yang terkesan jalan di tempat dalam mengejar Harun, khususnya usai Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menerima amnesti dari Presiden Prabowo Subianto. Hasto diketahui sempat ditetapkan oleh KPK atas dugaan melakukan suap bersama Harun Masiku terhadap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Yudi, KPK juga harus menutup rapat wacana melanjutkan kasus Harun dengan mekanisme sidang in absentia atau persidangan tanpa menghadirkan Harun sebagai terdakwa. Dia menegaskan KPK memiliki beban moral dalam menangkap Harun seperti buronan-buronan lainnya.
“Pasca Hasto mendapatkan amnesti KPK sudah tidak lagi bergerak untuk mengembangkan kasus ini termasuk Harun Masiku belum tertangkap. KPK jangan mau cuci tangan melakukan sidang in absentia karena bagi saya Harun Masiku masih ada di luar sana,” jelas Yudi.
Yudi mengatakan sidang in absentia bagi Harun merupakan kerugian bagi KPK. Pilihan itu juga semakin menguatkan dugaan kentalnya nuansa politis dalam menghilangnya Harun Masiku selama ini.
“Kalau dilakukan sidang in absentia yang terjadi adalah bahwa Harun Masiku kemudian akan mendapatkan keistimewaan juga karena dia tidak perlu hadir dalam persidangan. Ketika vonis dating dan jika vonisnya memberatkan dia, dia tetap hilang dan kalau ringan dia akan muncul. Jadi menurut saya Harun Masiku masih (menjadi) kotak pandora dalam kasus ini,” katanya.
IM57+ Institute Yakin KPK Masih Mampu Tangkap Harun Masiku
IM57+ Institute mengatakan KPK memiliki tanggung jawab moral dalam menuntaskan perburan terhadap buron Harun Masiku. Ketua IM57+ Institute Lakso Anindito meyakini lembaga antirasuah itu masih memiliki taji dalam menemukan mantan kader PDIP tersebut.
“Kami menyakini bahwa Harun Masiku tetap dapat ditemukan. Kami menyakini bahwa melalui kerja intelijen yang canggih dari KPK soal Harun Masiku ini dapat terselesaikan,” kata Lakso saat dihubungi.
Lakso juga menyinggung pilihan untuk menyidangkan Harun secara in absentia. Meski diatur dalam Pasal 38 UU Tindak Pidana Korupsi, namun mekanisme itu tidak sesuai dalam tujuan KPK menuntaskan perkara Harun.
Dia menjelaskan, bahwa ketentuan sidang in absentia bermuara pada pemulihan aset hasil korupsi. Pada kasus Harun Masiku, kata Lakso, yang mencuat dan menjadi pertanyaan publik ialah siapa aktor di dalam dan luar KPK yang berperan sehingga Harun Masiku bisa buron dalam waktu lama.
“Kasus ini adalah soal bagaimana intervensi politik berdampak signifikan terhadap demokrasi (isu terkait jual beli kursi) dan penegakan hukum (isu intervensi sehingga menyebabkan dampak sampai adanya TWK). Inilah yang harus diperangi sehingga menurut kami penemuan Harun Masiku tetap harus menjadi prioritas,” jelas Lakso.
IM57+ Institute menegaskan KPK harus menyelesaikan kasus ini dengan menangkap Harun dan membawanya ke persidangan. Lakso meyakini pilihan sidang in absentia bukan merupakan hal yang tepat bagi KPK dalam menuntaskan perkara Harun Masiku.
“Iktikad baik KPK untuk menyelesaikan kasus ini harus terealisasikan bukan melalui sidang in absentia tetapi menemukan Harun Masiku dan menyidangkannya. Kami menyakini intervensi dalam menyembunyikan Harun Masiku sudah melemah sehingga potensi untuk menemukannya dapat dilakukan,” tutur Lakso.
Pimpinan KPK Kepikiran Harun Masiku Masih Belum Tertangkap
Ketua KPK Setyo Budiyanto sebelumnya menyebut kasus-kasus belum tuntas hingga DPO yang belum tertangkap jadi beban baginya dan pimpinan lainnya. Kasus-kasus tersebut membuat dirinya kepikiran, salah satunya buron Harun Masiku.
“DPO ya, HM (Harun Masiku), yang sampai sekarang itu masih menjadi beban bagi pimpinan khususnya ya. Meskipun kasusnya sudah cukup lama di 2021, 2020 ya, tapi sampai dengan hari ini bahasa gampangnya itu pimpinan masih kepikiran lah,” kata Setyo dalam konferensi pers capaian kinerja KPK semester I tahun 2026 di gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (30/7).
Setyo menyebut masyarakat selalu menanyakan soal perkembangan penangkapan dari Harun Masiku. Dirinya juga menegaskan membutuhkan dukungan dari masyarakat agar bisa menangkap Harun.
“Kami memahami setiap kali ada pengungkapan perkara, konferensi pers, selalu ada respons masyarakat yang menanyakan bagaimana kejelasan posisi status daripada HM gitu,” sebutnya.
Halaman 2 dari 2
(ygs/knv)
