Publikpos.com – Berikut adalah informasi terbaru mengenai Danantara Tidak Akan Punya Hak Suara di KSSK yang sedang hangat diperbincangkan.
Jakarta, —
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kehadiran Danantara Indonesia dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) hanya untuk memberikan masukan dan tidak ikut mengambil keputusan.
Menurut Purbaya, Danantara tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan KSSK, terutama untuk keputusan strategis yang berkaitan dengan dunia usaha.
“Dalam keputusan, Danantara tidak akan punya hak suara. Dia memberi masukan dan melihat proses yang akan terjadi seperti apa. Kebijakan kalau penting banget enggak akan ikut. Dalam mengambil keputusan, dia akan keluar kalau hal penting sekali yang berhubungan dengan bisnis,” ujar Purbaya di kantor Lembaga Penjamin Simpanan, Jakarta Selatan, Selasa (28/7).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Purbaya mengatakan keterlibatan Danantara dalam KSSK juga tidak bertentangan dengan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Menurut dia, karena peran Danantara hanya sebatas memberikan masukan, tidak diperlukan revisi terhadap UU P2SK.
[Gambas:Youtube]
Purbaya menjelaskan kehadiran Danantara justru dapat memperkaya informasi yang dimiliki anggota KSSK saat mengambil keputusan.
Ia menilai masukan dari Danantara penting karena lembaga tersebut memiliki gambaran langsung mengenai kondisi dunia usaha.
“Regulator biasa di belakang melihat data-data aja. Kadang-kadang menterjemahkan datanya agak meleset sedikit. Jadi, Danantara memperkaya kita dengan informasi tambahan,” ujar Purbaya.
Pada Selasa ini, Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia Rosan Roeslani dan Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria mengikuti rapat perdana KSSK setelah Perry Warjiyo mengundurkan diri dari jabatan Gubernur Bank Indonesia.
Dalam rapat tersebut, Purbaya menilai Danantara memberikan masukan yang cukup positif.
“Kita dapat informasi yang lebih untuk memastikan kebijakan kita lebih tepat sasaran ke depannya,” ujar Purbaya.
Keputusan Danantara dilibatkan di dalam KSSK merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto.
Rosan menyebut keterlibatan lembaganya itu disampaikan Kepala Negara saat mengumpulkan jajaran KSSK di Istana Kepresidenan.
Menurutnya, kehadiran Danantara diharapkan membuat setiap kebijakan yang dibahas tidak hanya berdampak pada sektor fiskal dan moneter, tetapi juga memberikan efek langsung terhadap perekonomian dan dunia usaha.
“KSSK ini diminta juga untuk melibatkan Danantara dalam pengambilan setiap keputusannya, supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha, tidak hanya dari sisi fiskal dan moneter saja. Jadi lebih ke whole ecosystem-nya. Jadi arahannya adalah KSSK plus, plus Danantara,” kata Rosan usai rapat, Senin (27/7).
Rosan mengatakan arahan tersebut mengindikasikan Danantara akan dilibatkan dalam forum koordinasi KSSK secara rutin ke depan.
“Tadi arahannya sih begitu (Danantara ikut rapat KSSK setiap bulan),” ujarnya.
Dia menambahkan pelibatan Danantara dalam forum KSSK merupakan kebijakan yang baru pertama kali diterapkan.
“Iya benar (Danantara baru kali ini diikutsertakan dalam forum KSSK),” kata Rosan.
Pejabat Sementara Gubernur BI Destry Damayanti mengamini bahwa rapat di Istana membahas penguatan koordinasi KSSK dengan tambahan Danantara.
Menurutnya, Presiden Prabowo meminta sinergi antarlembaga terus ditingkatkan agar kebijakan masing-masing institusi dapat berjalan lebih selaras.
“Tadi kami membahas arahan dari Pak Presiden (Prabowo) juga bahwa kami yang diundang ini KSSK ya. KSSK plus ada Danantara tadi. Jadi intinya adalah ke depan bagaimana KSSK terus meningkatkan koordinasi dan kerja sama,” ujar Destry.
Dia menegaskan koordinasi tersebut juga ditujukan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah. Setiap anggota KSSK, mulai dari BI, OJK, LPS, hingga Kementerian Keuangan, diminta memperkuat sinergi sesuai kewenangan masing-masing.
“Kemudian, juga tentunya kita bersama-sama juga akan me-support. KSSK juga men-support pemerintah sesuai dengan arah kebijakan yang memang sudah menjadi garis dari pemerintah, capaian pemerintah,” tegasnya.
(dhz/ins)
Add
as a preferred
source on Google
