Publikpos.com – Berikut adalah informasi terbaru mengenai Bos BGN Wajibkan Kepala Dapur MBG Siaga Dini Hari, Kenapa? yang sedang hangat diperbincangkan.
Jakarta, —
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan kepala dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib hadir saat operasional dapur dimulai pada dini hari.
Sudaryono mengatakan jam kerja kepala SPPG berbeda dari jam kerja aparatur sipil negara (ASN) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang umumnya berlangsung pukul 08.00 hingga 17.00.
Menurut dia, kepala SPPG harus hadir langsung ketika proses pengolahan makanan dimulai pada dini hari.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Jam kerja kepala dapur bukan (seperti) ASN PPPK yang jam 8 sampai jam 5, tapi jam kerjanya adalah jam operasional dapur di dini hari itu wajib hadir pada saat pengolahan makanan,” ujar Sudaryono di kantor Kementerian PKP, Jakarta Selatan, Rabu (19/8).
Selain mempertegas jam kerja kepala SPPG, BGN juga terus melakukan penataan pelaksanaan program MBG.
Sudaryono mengatakan data penerima manfaat telah diintegrasikan dengan sejumlah kementerian dan lembaga terkait.
Menurut dia, integrasi tersebut dilakukan dengan data di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik), Kementerian Agama, BKKBN, serta Kementerian Kesehatan.
[Gambas:Youtube]
BGN juga menyiapkan perluasan program MBG ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Di mana, wilayah 3T menjadi prioritas karena masih terdapat daerah yang membutuhkan MBG.
“3T akan menjadi prioritas kita. Di daerah-daerah yang jauh yang betul-betul membutuhkan kita juga prioritaskan. Beberapa dapurnya sudah ada,” ujar Sudaryono.
Sudaryono mengatakan terdapat sekitar 1.700 SPPG di wilayah 3T yang telah dibangun dan secara bertahap akan dioperasikan.
Sekitar 1.700 SPPG tersebut antara lain berada di Papua, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), serta sebagian wilayah Pulau Nias, Sumatera Utara.
Sudaryono mengatakan terdapat sekitar 284 dapur yang dinilai siap dibuka di wilayah-wilayah tersebut.
Namun, untuk dapur-dapur tersebut beroperasi, Sudaryono perlu menerbitkan sejumlah aturan agar pelaksanaan program di wilayah 3T memiliki dasar regulasi yang jelas.
“Saya harus keluarkan peraturan Badan Gizi, saya harus keluarkan aturan-aturan, sehingga pada saat kita kick off itu secara regulasi sudah bisa beres kita,” ujar Sudaryono.
(dhz/ins)
