Babak Baru Perang Saudara Tetangga RI, Pemberontakan di Ujung Tanduk

Jakarta, – Militer Myanmar dilaporkan telah meluncurkan taktik medan perang baru dan serangan intensif yang berhasil memukul mundur kelompok bersenjata di wilayah Bago tengah dan Dawei selatan. Mengutip Reuters, Rabu (5/8/2026), eskalasi taktis ini didukung oleh skema wajib militer besar-besaran serta dukungan kritis dari sekutu utama seperti China yang membantu militer membalikkan keadaan.

Pergeseran kekuatan ini terjadi di tengah perang saudara mematikan yang dipicu oleh kudeta Februari 2021 untuk menggulingkan pemerintah pimpinan peraih Nobel Perdamaian, Aung San Suu Kyi. Konflik tersebut tercatat telah menewaskan lebih dari 100.000 orang, mengusir jutaan warga, dan menghancurkan perekonomian, sementara pemantau konflik juga menyoroti adanya eskalasi tajam dalam serangan militer terhadap warga sipil baru-baru ini.

Keberhasilan militer dalam mempertahankan posisi mereka di medan tempur kini telah membuka jendela negosiasi langka setelah lebih dari lima tahun pertempuran sengit. Pergeseran momentum ini juga memicu tekanan regional yang makin meningkat agar pihak-pihak yang bertikai segera melakukan diplomasi politik.

Perubahan sikap paling terlihat pada Dewan Pengarah Munculnya Persatuan Demokratik Federal (SCEF), sebuah badan payung yang menaungi organisasi bersenjata etnis besar dan pemerintah bayangan. SCEF menyatakan komitmennya untuk mencapai penyelesaian politik setelah bertemu dengan menteri luar negeri Thailand dan Filipina bulan lalu.

Para menteri luar negeri dari kedua negara ASEAN tersebut juga diketahui telah melakukan pertemuan terpisah dengan komite negosiasi militer Myanmar. Analis independen Myanmar, Aung Ko Ko, menyoroti ketahanan militer di tengah tekanan internasional tersebut.

“Militer, yang sebelumnya diperkirakan berada di ambang kehancuran, belum runtuh, melainkan berhasil bertahan baik secara politik maupun militer,” jelas Aung.

Kepala junta yang kini menjadi presiden, Min Aung Hlaing, dijadwalkan akan mengunjungi Thailand pada hari Kamis dan Jumat pekan ini. Thailand saat ini menjadi pemain kunci yang mendorong kembalinya keterlibatan blok regional ASEAN dengan negara tetangganya yang dilanda perang tersebut setelah sebelumnya sempat dikucilkan di Naypyitaw.

Min sejauh ini belum menerima SCEF sebagai mitra perundingan resmi dan pemerintah Naypyitaw lebih memilih diskusi bilateral dengan kelompok individu. Namun, pemerintah baru Myanmar yang mulai menjabat setelah pemilihan umum rekayasa militer sempat menyerukan dialog dengan kelompok bersenjata sebelum 31 Juli.

“Perdamaian adalah keinginan kita, harapan terbesar kita,” kata Min kepada parlemen pekan lalu.

Di sisi lain, SCEF menuntut supremasi sipil dan mendesak militer Myanmar untuk keluar dari peran politik apa pun. Juru bicara SCEF, Saw Nimrod, menegaskan bahwa kelompoknya sangat terbuka terhadap dialog politik.

“Itu adalah panggilan terakhir kami, tetapi untuk saat ini, kami berkomitmen untuk mencapai solusi politik yang dinegosiasikan,” tegas Saw.

Untuk menciptakan kondisi dialog yang bermakna, SCEF mendesak militer untuk menghentikan serangan terhadap warga sipil dan membebaskan semua tahanan politik.

Peneliti dari International Institute for Strategic Studies, Morgan Michaels, menilai SCEF tampaknya telah meninggalkan tujuan publik mereka sebelumnya untuk menggulingkan Tatmadaw atau militer Myanmar.

“Namun, dialog politik antara Tatmadaw dan kelompok SCEF mungkin masih cukup jauh,” ungkap Morgan.

“Prospek dalam waktu dekat adalah kita akan menyaksikan pergerakan menuju ‘pembicaraan tentang pembicaraan’,” tambahnya.

Tiga analis independen menyebutkan bahwa beberapa organisasi bersenjata etnis dalam SCEF kini mendapat tekanan internasional yang kuat untuk bernegosiasi dengan pemerintah. Namun, kelompok-kelompok seperti Serikat Nasional Karen, Organisasi Kemerdekaan Kachin, Front Nasional Chin, dan Partai Progresif Nasional Karenni tidak memberikan tanggapan saat dimintai komentar.

Bagi Bangkok, prioritas utama saat ini adalah mengurangi kekerasan, memperluas akses kemanusiaan, dan membendung meluasnya tumpahan konflik ke Thailand, menurut seorang pejabat senior Thailand. Penasihat Senior untuk Asia di International Crisis Group, Richard Horsey, menyebut proses perdamaian masih sangat panjang bagi banyak pihak.

“Semua pihak yang berkonflik pada prinsipnya siap mendengar apa yang dikatakan pihak lain, tetapi proses perdamaian memerlukan konsesi menuju semacam hasil yang disepakati bersama,” papar Richard.

“Itu tampaknya masih jauh bagi sebagian besar kelompok,” tutupnya.

(luc/luc)