Jakarta, —
Perdana Menteri Australia Anthony Albanese berencana meluncurkan skema pembelian kembali (payback) senjata warga usai penembakan di Pantai Bondi, Sydney, pada pekan lalu.
Albanese mengatakan rencana itu sebagai pembelian senjata terbesar di Australia sejak tragedi penembakan massal di Port Arthur pada 1996.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Sekarang, ada banyak senjata di Australia lebih dari saat insiden Port Arthur. Kita tak bisa membiarkan ini berlanjut,” kata Albanese pada Jumat (19/12), dikutip Al Jazeera.
Lebih lanjut, Albanese mengatakan saat ini lebih dari empat juta senjata ada di Australia.
PM itu juga menyebut pihak berwenang akan membeli senjata berlebih pemilik, senjata baru yang dilarang, dan senjata ilegal.
“Non-warga negara tak perlu memiliki senjata. Dan seseorang di pinggiran kota Sydney tak perlu memiliki enam senjata api. Peristiwa mengerikan di Bondi menunjukkan kami perlu menyingkirkan lebih banyak senjata api dari jalanan kita,” kata dia.
Albanese kemudian rincian soal skema itu. Nantinya, pihak berwenang di negara bagian akan mengumpulkan senjata dan memproses pembayaran untuk pengembalian tersebut.
Kepolisian Australia lalu akan bertugas untuk menghancurkan senjata-senjata yang sudah dikumpulkan.
“Kami menduga ratusan ribu senjata akan terkumpul dan dihancurkan di bawah skema ini,” ungkap PM Australia ini.
Pekan lalu, penembakan brutal kembali mengguncang Australia tepatnya di Sydney. Imbas insiden ini, 15 orang tewas.
Peristiwa itu mengingatkan tragedi penembakan di Port Arthur. Tasmania, pada 1996. Akibat peristiwa itu, 35 orang tewas.
Beberapa pekan usai penembakan tersebut, Australia melarang senapan dan shotgun otomatis serta semi-otomatis, memperkenalkan program pembelian kembali senjata api secara nasional, dan menerapkan masa tunggu 28 hari untuk pembelian senpi.
(isa/bac)
