Publikpos.com – Berikut adalah informasi terbaru mengenai Namanya Terseret Kasus Suap, Dirjen Bea Cukai Akhirnya Buka Suara yang sedang hangat diperbincangkan.
Jakarta, – Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama akhirnya buka suara, merespons namanya yang terseret pusaran kasus suap importasi Blueray Cargo.
Ia menegaskan, publik cukup mengikuti perkembangan persidangan kasus itu saja, karena hingga kini masih terus berjalan.
“Terkait dengan permasalahan importasi di Bea Cukai, kita sama-sama ikuti perkembangan persidangan saja,” ucap Djaka di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (5/6/2026).
Sebagaimana diketahui, Jaksa penuntut umum (JPU) KPK mengungkap adanya pertemuan Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama dengan pemilik Blueray Cargo, John Field. Pertemuan itu digelar di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, sebagaimana dilansir detikcom.
bahkan jaksa juga mengungkap adanya kode amplop nomor 1 yang diperuntukkan bagi Dirjen Bea Cuka. Amplop kode 1 itu diduga Jaksa diberikan kepada mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Rizal.
Presiden RI Prabowo Subianto juga sebelumnya sempat meminta Purbaya untuk mengambil langkah tegas jika pimpinan Bea Cukai tidak mampu menjalankan tugas dengan baik.
Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19, kemarin Rabu (20/5/2026).
“Sekali ingatkan kembali, untuk kesekian kali, bea cukai kita harus diperbaiki. menteri keuangan, kalau pimpinan bea cukai tidak mampu, segera diganti,” ujarnya.
“Bangsa dan rakyat menuntut pekerjaan yang cepat jangan kita jadi pemerintah yang santai, pemerintah yang leha-leha, pemerintah yang kumaha engkeh wae. kita harus jadi pemerintah yang didorong oleh engkek kumaha, bukan kumaha engkeh,” ujar Prabowo.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan akan mengambil langkah pencopotan terhadap Direktur Jenderal Bea Cukai Djaka Budhi Utama, jika terbukti menerima suap dalam kasus dugaan korupsi yang kini tengah menyeret namanya.
“Harusnya iya, kalau terbukti (menerima suap) iya,” ujar Purbaya saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kamis (21/5/2026).
(arj/arj)
Add
as a preferred
source on Google
