Publikpos.com – Berikut adalah informasi terbaru mengenai China Mendadak Bangun ‘Hong Kong’ Baru di Dekat RI Bernilai Rp 1.760 T yang sedang hangat diperbincangkan.
Jakarta, – Pemerintah China resmi mengubah Pulau Hainan menjadi kawasan pabean khusus dengan nilai proyek sekitar US$ 113 miliar (sekitar Rp 1.760 triliun). Program bernama Pelabuhan Perdagangan Bebas Hainan tersebut diluncurkan pada 18 Desember 2024 dan memisahkan sistem bea cukainya dari wilayah daratan utama.
Kebijakan ini dilakukan dengan menurunkan tarif dan melonggarkan aturan perdagangan. Tujuannya untuk menarik investasi asing serta menjadikan Hainan sebagai alternatif pusat bisnis selain Hong Kong, di tengah kondisi ekonomi global yang menantang.
Sebagai bagian dari kebijakan tersebut, porsi barang yang bisa masuk tanpa tarif naik dari 21% menjadi 74%. Jumlah kategori barang bebas bea juga bertambah lebih dari tiga kali lipat, hingga mencakup lebih dari 6.600 jenis barang.
Di bawah kerangka kebijakan baru ini, barang-barang yang diproses di Hainan dapat masuk ke China daratan tanpa tarif jika nilai tambah lokalnya melebihi 30%. Rencana ini juga membuka akses bagi entitas asing ke layanan tertentu yang selama ini dibatasi di daratan, serta menyederhanakan prosedur investasi lintas batas.
Proyek ini diharapkan dapat mempercepat integrasi rantai pasok dan memperkuat hubungan ekonomi China dengan negara-negara di Asia Tenggara, yang berada tepat di depan arah Selatan Pulau ini.
“Pelabuhan ini dapat menjadi gerbang vital yang memimpin era baru keterbukaan China kepada dunia,” kata Wakil Perdana Menteri China, He Lifeng.
Peluncuran Hainan FTP langsung disambut positif oleh pasar, di mana saham-saham di China dan Hong Kong tercatat menguat pada hari Senin seiring tanda-tanda masuknya modal baru. Analis menilai Hainan berfungsi sebagai “medan pengujian rendah risiko” bagi transisi China menuju keterbukaan ekonomi tingkat tinggi.
“Model Hainan pada dasarnya menawarkan liberalisasi terkelola yang akan sangat bagus untuk mengintegrasikan kembali rantai pasokan, namun model ini tidak memiliki sistem hukum dan keterbukaan finansial yang bisa dibanggakan Hong Kong,” kata Xu Tianchen, ekonom senior di Economist Intelligence Unit, kepada Reuters, akhir tahun lalu.
(fsd/fsd)
Add
as a preferred
source on Google
