Jakarta, – Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengungkapkan proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) atau Waste to Energy (WTE) hanya berkontribusi 13% dari pengelolaan sampah RI. Padahal, proyek tersebut bisa dibilang menelan biaya yang besar.
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengungkapkan bahwa skema Waste to Energy yang akan dijalankan di beberapa kota besar ternyata hanya mampu menyelesaikan sebagian kecil dari total timbulan sampah di Indonesia.
Dia menyebutkan angka kontribusinya masih jauh di bawah ekspektasi untuk menuntaskan tumpukan sampah yang mencapai ratusan ribu ton per hari.
“Jadi secara nasional sampah ini kami sudah mem-breakdown melalui berbagai macam metodologi. Jadi kalau yang sekarang ini kita kenal dengan Waste to Energy, Waste to Energy itu hanya mampu menyelesaikan 13% dari sampah kita. Masih banyak persen lagi yang harus kita tangani bersama,” ujar Hanif dalam Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR RI, Jakarta, Senin (26/1/2026).
Nah, untuk menyelesaikan persoalan sampah nasional secara menyeluruh, kata Hanif, dibutuhkan kombinasi berbagai pendekatan teknologi, tidak bisa hanya bergantung pada PSEL. Adapun, proyeksi anggaran jumbo juga diperlukan untuk membangun fasilitas pengolahan sampah yang memadai di seluruh Indonesia.
“Maka untuk fisiknya saja, kita akan menyelesaikan sampah bilamana memang diperlukan dana hampir Rp 115 triliun yang memang digunakan untuk membangun fasilitas tersebut. Dengan biaya operasionalnya hariannya mencapai Rp 34 triliun,” jelasnya.
Meski kontribusinya belum maksimal, pemerintah tetap melanjutkan proyek PSEL di sejumlah daerah utama. Hanif menyebutkan ada 10 aglomerasi dari 26 kabupaten/kota yang memiliki potensi sampah besar untuk dikelola melalui skema WTE. Hal itu pun telah disampaikan kepada Menko Pangan dan ditindaklanjuti oleh oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
“Yaitu Denpasar Raya, Yogyakarta Raya, Bogor Raya, Bekasi Raya, Tangerang Raya, Medan, Semarang, Lampung, Surabaya, dan Serang. Ini sampai hari ini berdasarkan informasi yang kami terima, maka 4 lokasi aglomerasi telah selesai lelang dan diproyeksikan di bulan Maret akan dilakukan groundbreaking,” tambahnya.
Ada empat aglomerasi yang telah masuk proses lelang oleh BPI Danantara yakni Denpasar Raya, Yogyakarta Raya, Bogor Raya, dan Kota Bekasi.
Sayangnya, dua aglomerasi terbesar, yakni Daerah Khusus Jakarta dan Bandung Raya, justru belum siap mengimplementasikan proyek WTE tersebut. Padahal, potensi timbulan sampah di kedua wilayah tersebut sangat masif, masing-masing mencapai 8.000 ton dan 5.000 ton per hari.
(pgr/pgr)
