Publikpos.com – Berikut adalah informasi terbaru mengenai OJK Ingin Dana Cadangan Pesangon Masuk Ekosistem Dana Pensiun yang sedang hangat diperbincangkan.
Nusa Dua, —
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong pemerintah untuk memasukkan pengelolaan Dana Cadangan Pesangon ke ekosistem dana pensiun (dapen).
Hal itu seiring dengan rencana penentuan lembaga khusus yang mengelola dana tersebut sesuai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menegaskan skema tersebut penting agar industri dana pensiun nasional tidak semakin tergerus dan kehilangan sumber aset kelolaan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ogi menyoroti aturan baru tersebut memicu polemik di masyarakat karena Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan turunan belum diterbitkan.
Ia menyebut selama ini dana cadangan pesangon dicatat secara internal oleh perusahaan atau dititipkan pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).
Karena itu, Ogi menilai jika dana cadangan pesangon dialihkan ke lembaga khusus di luar program pensiun, aset industri dana pensiun justru akan menyusut karena dana yang sudah terhimpun di DPLK bakal ditarik keluar.
“Kalau dia masuk bukan ke program pensiun, bukan membesar, malah ngempes ya. Karena dana cadangan pesangon yang ada di DPLK akan keluar masuk ke lembaga khusus tadi itu,” ujar Ogi dalam diskusi bersama wartawan di Nusa Dua, Bali, Selasa (17/11).
Lebih lanjut, Ogi menilai industri dana pensiun saat ini memang tengah mengalami tekanan likuiditas karena tingginya pencairan manfaat oleh peserta, sementara penambahan peserta baru berjalan lambat.
Padahal, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 menargetkan rasio aset dana pensiun mencapai 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2045.
Adapun saat ini rasio aset dana pensiun Indonesia baru menyentuh angka 8 persen terhadap PDB.
“Tahun 2045 kan enggak jauh lagi. Mana mungkin lompat dari 8 persen ke 60 persen kalau program dana pensiun itu tidak ada inovasi produk-produk baru seperti dana cadangan ini,” ujar Ogi.
Karena itu, OJK terbuka mengenai siapa pun pengelola yang nantinya ditunjuk pemerintah dalam PP, baik melalui BPJS Ketenagakerjaan, DPLK, maupun lembaga khusus bentukan baru.
Namun, Ogi menekankan syarat mutlak bahwa lembaga tersebut harus berstatus sebagai penyelenggara program dana pensiun.
Selain itu, OJK menilai apabila dana cadangan pensiun sebagai dana pensiun juga dapat memberikan keuntungan bagi pekerja dan perusahaan berupa fasilitas insentif pajak yang tidak didapatkan jika dikelola sebagai dana investasi biasa.
Ogi menambahkan proses pengelolaan dana pesangon tidak boleh langsung melompat ke penempatan investasi.
Dana tersebut harus dihimpun dan diakumulasikan terlebih dahulu sebagai program pensiun, baru kemudian sebagian dana yang belum dibutuhkan untuk pembayaran klaim dalam jangka pendek dapat dikerjasamakan dengan manajer investasi.
Dalam kesempatan sama, Deputi Komisioner Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Iwan Pasila mengungkapkan berdasarkan hasil survei internal, OJK memperkirakan total dana kompensasi pesangon di Indonesia dapat mencapai Rp100 triliun hingga Rp150 triliun.
“Kita kemudian memperkirakan dana kompensasi yang selama ini masuk dalam pesangon itu ada sekitar Rp100 (triliun) sampai Rp150 triliun sebenarnya,” ungkap Iwan
Iwan menjelaskan pengelolaan dana cadangan pesangon memiliki tingkat kompleksitas tinggi karena terdapat sekitar 23 pemicu pencairan manfaat.
Menurutnya, salah satu pemicu terbesarnya adalah pekerja memasuki usia pensiun, sementara lainnya adalah kondisi di luar usia pensiun seperti pemutusan hubungan kerja (PHK).
Karena itu, OJK saat ini aktif berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Ketenagakerjaan dalam penyusunan draft PP agar pengelolaannya tetap berada dalam koridor pengawasan dana pensiun.
“Pengelolaan investasinya itu tidak bisa hanya sekadar bagaimana kita mengoptimalkan hasil investasi, bukan itu tujuannya. Tapi bagaimana kemudian investasi itu dikaitkan dengan karakteristik kewajibannya dan memastikan di setiap titik itu kalau terjadi kita punya dana yang cukup untuk membayar kewajiban, termasuk risiko catastrophic-nya kalau terjadi PHK massal,” tuturnya.
(fln/sfr)



