Fakta-Fakta Baru Kasus Penyadapan Prabowo oleh Listyo Sigit dkk

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memaparkan seluruh temuan dan kronologi kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto.

Hal itu disampaikan Suyudi dalam rapat kerja (Raker) bersama Komisi III DPR di Gedung DPR, pada Kamis (12/11) pagi kemarin.

Polri sejauh ini menetapkan empat tersangka dalam kasus tersebut yakni eks Kapolri dan juga mantan Kepala Staf Presiden (KS) Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (LSP), mantan Kadivkum Irjen Pol Ahrie Sonta (AS), mantan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Irjen Eko Hadi Santoso (EH), dan mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi (SU).

Kecuali SU yang jadi tahanan rumah karena kondisi kesehatan, tiga lainnya saat ini ditahan di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, dalam rangka penyidikan.

Dalam rapat dengan Kapolri, para anggota Komisi III DPR–termasuk di dalam kesimpulan–mendesak Polri mengungkap dalang di balik dugaan penyadapan, dan diperuntukkan untuk apa hasilnya. Selain itu Komisi III DPR pun meminta Polri menyelidiki dugaan perbuatan makar di dalam tindak pidana penyadapan tersebut.

Dalam rapat itu, Suyudi menjelaskan pihaknya memang telah membuat laporan polisi baru untuk memulai penyelidikan dugaan tindak pidana makar. Dan berikut fakta-fakta baru yang diungkap Suyudi dalam kasus penyadapan tersebut:

Sosok TK

Saat memaparkan kronologi kasus dalam rapat di Komisi III DPR yang terbuka untuk umum, Suyudi menyebut sosok dengan inisial TK yang diperiksa terkait kasus penyadapan ilegal Presiden RI Prabowo Subianto.

Suyudi membeberkan tersangka Irjen Ahrie Sonta diduga memerintahkan Brigjen TK untuk melakukan pemantauan atau surveilans.

“Keempat, AS, yang menjabat sebagai PLT Kabagmon pada 7 Oktober 2025 sampai dengan 1 Oktober 2026, diduga menerima perintah dari Jenderal LSP, kemudian meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik, kemudian melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan BJP TK untuk melakukan surveillance,” ungkap Suyudi.

Mabes Polri buka suara soal sosok jenderal dengan inisial TK yang diperiksa terkait kasus penyadapan ilegal Presiden RI Prabowo Subianto. Disebutkan TK saat ini tengah menjalani pemeriksaan di Divisi Propam Polri.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Edison Isir menerangkan lebih  sosok inisial TK itu adalah perwira tinggi (pati) Polri yang masih aktif dan berpangkat Brigadir Jenderal (Brigjen). Namun, dia tak menjelaskan nama terang yang bersangkutan dan jabatannya di Korps Bhayangkara saat ini.

“Sekaligus kami tegaskan bahwa sosok berinisial TK yang disebut dalam perkara ini merupakan seorang perwira tinggi Polri berpangkat bintang satu atau Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol),” kata Johnny melalui keterangannya.

Isir mengatakan TK juga sedang diproses secara internal oleh institusi kepolisian atas dugaan pelanggaran profesi. Selain itu, keterangan TK juga didalami dalam proses penyidikan dugaan tindak pidana yang melibatkan empat tersangka sebelumnya.

Perintah Listyo Sigit

Suyudi menjelaskan aksi penyadapan tersebut berawal dari perintah yang disampaikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo selaku Kapolri kepada Kadiv TIK Irjen Slamet Uliandi.

“Pertama, perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal LSP melalui SU,” ujarnya.

Suyudi menjelaskan perintah tersebut kemudian diteruskan Slamet Uliandi kepada Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi Santoso.

Ia mengatakan permintaan penyadapan itu disampaikan secara lisan atau melalui grup WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi.

Setelahnya Tim Supporting Unit (TSU) memasukkan nomor telepon target penyadapan ke sistem LIMS tanpa memeriksa keterkaitannya dengan perkara pidana.

Tahap kedua, dilakukan penyadapan menggunakan sistem PenLink’s X (PLX). Tahap ketiga, petugas mendengarkan dan mengekspor rekaman hasil penyadapan, kemudian mengubahnya menjadi transkrip.

“Keempat, pelaporan hasil penyadapan secara berjenjang kepada Kabakmon, SU, hingga Jenderal LSP,” jelasnya.

Terungkap dari perintah hapus grup

Suyudi menjelaskan kasus penyadapan yang terjadi sejak tahun 2025 hingga 2026 terungkap dari perintah untuk menghapus grup aplikasi percakapan WhatsApp.

Ia menyebut pada Oktober 2026, Ahrie memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan perintah penyadapan.

“Serta penghapusan data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan Penlinks X atau PLX,” tuturnya.

Suyudi mengatakan hal tersebut kemudian menimbulkan kecurigaan oleh personel bagian monitoring sehingga melaporkannya ke SPKT Bareskrim Polri.

Listyo Sigit diklaim end user penyadapan

Berdasarkan perannya, Suyudi menyebut Listyo sebagai pemberi perintah hingga penentu target penyadapan kepada Ahrie selaku Kepala Bagian Monitoring Bareskrim Polri secara lisan maupun melalui WhatsApp.

Suyudi mengatakan Listyo juga diduga menjadi penerima akhir atau pengguna hasil penyadapan.

“Menjadi penerima hasil akhir atau end user penyadapan. Peran tersebut dalam materi penyidikan dikaitkan dengan dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana,” tuturnya.

Peran tiga jenderal kaki tangan Listyo

Sementara Slamet yang menjabat Kadiv TIK Polri sejak 2021 hingga Oktober 2026 berperan sebagai dewan penasihat Monitoring Center Polri. Ia juga disebut memberi persetujuan dan meneruskan laporan hasil penyadapan dari Kabakmon berupa laporan harian serta laporan analisis kepada Listyo.

Kemudian Eko selaku pelaksana tugas (Plt) Kabakmon sejak 5 Desember 2024 hingga 7 Oktober 2025 menerima perintah penyadapan terhadap target tertentu dari Slamet Uliandi.

Terakhir, Ahrie selaku Plt Kabakmon sejak 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026 menerima perintah dari Listyo dan meneruskannya kepada operator untuk menyadap tanpa permohonan penyidik.

Ia juga melaporkan hasil penyadapan kepada Listyo dan memerintahkan Brigjen TK untuk melakukan pengawasan atau surveillance.

Selain itu, Ahrie diduga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan berupa rekaman suara (voice) dan log, serta membubarkan grup WhatsApp.

Daftar korban penyadapan

Suyudi mengatakan dari hasil penyidikan diketahui bahwa target penyadapan Listyo bukan hanya Presiden Prabowo semata.

Ia menyebut aksi penyadapan ini juga menyasar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Gubernur, hingga kalangan aktivis.

“Berdasar hasil penyidikan, sasaran penyadapan diduga mencakup berbagai kalangan, antara lain Presiden Republik Indonesia, lingkar Istana, kementerian dan lembaga,” kata Suyudi di Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026).

“Pejabat pemerintah, anggota DPR RI dan partai politik, tokoh politik, gubernur dan kapolda, KPK, kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis, serta mahasiswa,” tambah dia.

Dalam hal ini, Suyudi menggarisbawahi bahwa daftar sasaran tersebut merupakan bagian dari materi penyidikan yang tengah berlangsung.

“Tidak dapat dimaknai sebagai keterlibatan pihak-pihak tersebut dalam suatu tindak pidana,” jelas dia.

LPSK dan Rumah Listyo

Perlindungan  LPSK

Kapolri mengatakan pihaknya juga telah mengajukan permohonan perlindungan saksi terhadap 6 orang personel tim monitoring ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Suyudi menjelaskan keenam orang itu merupakan anggota bagian Monitoring Center yang diperintahkan Listyo untuk melakukan penyadapan. Ia menyebut permohonan perlindungan itu resmi diajukan penyidik pada Jumat (6/11) kemarin.

“Tanggal 6 November 2026, dilakukan koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK serta pemeriksaan terhadap 6 saksi personel Bagian Monitoring,” jelasnya.

Rumah Listyo Digeledah Bareskrim

Dalam kasus ini, Suyudi mengatakan penyidik Bareskrim Polri juga telah menggeledah kediaman Listyo. Ia menyebut penggeledahan dilakukan pada Kamis (5/11) lalu, setelah gelar perkara bersama Kejaksaan Agung (Kejagung).

“Pada 5 November 2026, dilakukan ekspose atau gelar perkara bersama Kejaksaan Agung Republik Indonesia, penggeledahan kediaman Jenderal LSP, serta gelar penetapan tersangka SU,” ujarnya.

Kapolri mengatakan sebelum melakukan penggeledahan, eks Kepala Staf Presiden (KSP) itu telah lebih dahulu ditangkap dan ditahan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri.

“Pada 4 November 2026, dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap Jenderal LSP,” tuturnya.

Suyudi merincikan dalam kasus ini penyidik juga telah menyita barang bukti berupa 15 unit telepon genggam, 7 flashdisk, 2 iPad, 4 unit CPU/PC/laptop, 1 modem phingga dokumen dan log data penyadapan.

Slamet Uliandi tahanan rumah

Kapolri melaporkan eks Kadiv TIK Irjen Slamet Uliandi juga telah ditetapkan sebagai tahanan rumah dalam kasus penyadapan ilegal.

Ia menjelaskan status tahan rumah itu ditetapkan penyidik usai melakukan pemeriksaan terhadap Slamet pada Rabu (11/11) kemarin.

Kapolri mengatakan dari hasil penilaian Pusdokkes, Slamet masih belum bisa ditempatkan di Rutan Mako Brimob seperti ketiga tersangka lainnya karena alasan kesehatan.

“Tanggal 11 November 2026, dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka SU serta penahanan rumah dengan alasan kesehatan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Pusdokkes Polri,” tuturnya.

Penyelidikan dugaan makar

Terakhir, Suyudi mengungkapkan, Polri telah menerbitkan Laporan Polisi (LP) baru terkait dugaan makar dalam peristiwa itu.

“Polri juga telah menerbitkan laporan polisi terhadap dugaan tindak pidana turut serta dan atau bersama atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar,” jelasnya.

Ia mengatakan penerbitan LP dilakukan untuk mendalami apakah ada unsur pidana dimaksud atau tidak. Pasalnya, kata dia, penyadapan ilegal tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai makar.

“Temuan dalam tindak pidana penyadapan, ilegal akses dan atau menghilangkan dokumen elektronik tidak serta merta dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan telah terjadinya tindak pidana makar,” tegasnya.