Publikpos.com – Berikut adalah informasi terbaru mengenai Apa Itu Hak Menyatakan Pendapat? Kini Diusulkan Terkait Wapres Gibran yang sedang hangat diperbincangkan.
DPR telah menggulirkan usulan terkait Hak Menyatakan Pendapat atas polemik Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Aturan terkait Hak Menyatakan Pendapat ini diatur dalam UU hingga Tata Tertib DPR.
Adapun aturan Hak Menyatakan Pendapat ini diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Dalam Pasal 79 dijelaskan bahwa hak ini bisa diusulkan atas beberapa hal. Dari mulai soal kebijakan pemerintah hingga soal pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden atau Wakil Presiden.
Pasal 79
(4) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat atas:
a. kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional;
b. tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau
c. dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau
Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Minimal Diusulkan Minimal 25 Anggota
Selanjutnya, detail teknis pengajuan usul Hak Menyampaikan Pendapat diatur dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib. Pada Pasal 191, dijelaskan bahwa usul hak menyatakan pendapat harus memenuhi beberapa syarat. Salah satunya harus diusulkan minimal 25 orang anggota DPR.
Pasal 191
(1) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c diusulkan oleh paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang Anggota.
(2) Pengusulan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
a. materi dan alasan pengajuan usul pernyataan pendapat;
b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi atau hak angket; atau
c. materi dan bukti yang sah atas dugaan adanya tindakan atau materi dan bukti yang sah atas dugaan tidak dipenuhinya syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Dihadiri Minimal 2/3 Seluruh Anggota DPR
Kemudian, dalam ayat 3 Pasal 191 dijelaskan pula syarat untuk pengajuan lain. Harus ada 2/3 seluruh anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna.
“(3) Jika mendapatkan persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota dan keputusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota yang hadir, usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPR,” bunyi pasal tersebut.
Alur Pengajuan
Lebih lanjut, proses pengajuan ini dijelaskan dalam Pasal 191 hingga 195. Berikut ini alur pengajuan Hak Menyampaikan Pendapat:
1. Pengumuman dalam rapat paripurna
Pimpinan DPR mengumumkan usulan tersebut dalam rapat paripurna dan membagikannya kepada seluruh anggota DPR.
2. Pembahasan Badan Musyawarah (Bamus)
Bamus membahas dan menjadwalkan rapat paripurna untuk mengambil keputusan atas usulan tersebut. Pengusul dapat diberi kesempatan menjelaskan usulannya secara ringkas.
3. Pemungutan keputusan dalam rapat paripurna
DPR memutuskan apakah menerima atau menolak usulan hak menyatakan pendapat. Untuk menjadikannya hak DPR, berlaku persyaratan kuorum dan persetujuan 2/3 sebagaimana dijelaskan sebelumnya.
4. Pembentukan panitia khusus (Pansus)
Jika usulan diterima, DPR membentuk Pansus yang keanggotaannya terdiri atas semua unsur fraksi.
5. Pansus melakukan pembahasan dan pendalaman
Pansus membahas persoalan dengan Presiden. Presiden dapat menugaskan menteri atau pejabat terkait untuk mewakilinya. Pansus juga dapat mengadakan rapat kerja, rapat dengar pendapat, dan rapat dengar pendapat umum.
6. Pansus menyampaikan laporan
Pansus menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada rapat paripurna DPR paling lama 60 hari sejak Pansus dibentuk.
7. Keputusan akhir DPR
Rapat paripurna membahas laporan Pansus dan mengambil keputusan terhadap materi hak menyatakan pendapat.
50 Anggota DPR Teken Hak Menyampaikan Pendapat Terkait Gibran
Sebelumnya, sejumlah anggota DPR RI sudah memberi tanda tangan sebagai pengusul Hak Menyampaikan Pendapat atas polemik Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Total sampai saat ini sudah ada 50 anggota DPR yang menandatangani usulan Hak Menyampaikan Pendapat tersebut.
“Ada 50-an anggota yang sudah menandatangani,” kata anggota DPR RI Mardani Ali Sera saat dimintai konfirmasi, Selasa (10/11/2026).
Mardani Ali salah satu anggota DPR yang menandatangani usulan Hak Menyampaikan Pendapat. Ia memastikan surat tersebut juga sudah diserahkan ke pimpinan DPR. “Surat sudah disampaikan ke pimpinan,” ucap dia.
Mardani memastikan anggota DPR yang menandatangani datang dari berbagai fraksi. “Banyak fraksi. Dari mayoritas fraksi,” imbuh dia.
Sejumlah anggota DPR RI sudah memberi tanda tangan sebagai pengusul Hak Menyatakan Pendapat atas polemik Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Mardani Ali Sera membagikan foto dirinya memegang dokumen berjudul ‘Pengusul Hak Menyatakan Pendapat’. Nama Mardani ada di urutan pertama.
